|
on South East Asia |
| By: | Halim, Ismail |
| Abstract: | Resume singkat tentang OJK dan Sistem Moneter di Indonesia |
| Date: | 2022–11–04 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ctwef&r=sea |
| By: | Taha, Muh. Ridwan |
| Abstract: | Uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan undang uang sebagai alat tukar yang sah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23 B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. |
| Date: | 2022–10–09 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:b5pjz&r=sea |
| By: | Hafidhoh, Alfina |
| Abstract: | ABSTRAK Maraknya separatisme yang mengemuka bersama munculnya kelompok separatis dengan segudang cita-cita idealistik-komunal untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis dan lebih berkeadilan akhir-akhir ini terasa cukup memprihatinkan. Hal ini terjadi di tengah-tengah upaya berbagai pihak—baik pemerintah dan non-pemerintah—untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan Indonesia. Haruskah masalah ini diselesaikan dengan konflik horizontal dan opsi perpisahan (disintegrasi). Bukankah konflik tidak dapat dan tidak akan pernah dapat menjadi satu solusi penyelesaian masalah yang terbaik. Artikel dibuat sebagai respons terhadap masalah kebangsaan yang terkait, dengan harapan dapat menjadi salah satu solusi alternatif bagi upaya pemecahan persoalan yang ada. Kata kunci: Pancasila, keadilan sosial, persatuan Indonesia |
| Date: | 2022–11–10 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:67msb&r=sea |
| By: | istiqomah, Bunga sahila hizbul |
| Abstract: | Uang yaitu sebagai alat tukar atau pembayaran utang dan piutang, diterima oleh masyarakat umum, dan dilindungi oleh hukum. Untuk bisa digunakan oleh masyarakat umum, uang harus bisa dijamin oleh hukum disuatu wilayah pemerintahan, dimana hukum berfungsi untuk memberikan rasa aman (karena sudah termaktub didalam undang undang, contohnya di indonesia). |
| Date: | 2022–10–08 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ybuz6&r=sea |
| By: | putri, Aulia ananda |
| Abstract: | Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang Fungsi dan peranan otoritas moneter - Mengeluarkan uang kertas dan logam - Menciptakan uang primer - Memelihara cadangan devisa nasional - Mengawasi sistem moneter |
| Date: | 2022–11–06 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ca8px&r=sea |
| By: | T, Andi Marhuni |
| Abstract: | Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang |
| Date: | 2022–11–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:rdtf5&r=sea |
| By: | istiqomah, Bunga sahila hizbul |
| Abstract: | Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. |
| Date: | 2022–10–22 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:32v68&r=sea |
| By: | wardani, dita |
| Abstract: | Perkembangan teknologi dan informasi yang maju akan berkontribusi pada perkembangan ekonomi digital dan mempercepat inklusi keuangan suatu negara. Salah satu bentuk teknologi informasi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi digital adalah pembayaran transaksi non tunai. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, 48 penyelenggara jasa sistem pembayaran telah disetujui untuk melakukan kegiatan transaksi nontunai. Ada 14 di sisi perbankan dan 34 di sisi non-bank. Bentuk inovasi sistem pembayaran nontunai adalah kartu debit/tunai, kartu kredit, wesel, cek, rekening bank dan uang elektronik. Menurut data Bank Indonesia 2019, pemegang tren pembayaran nontunai adalah 95,75 triliun e-money, meningkat dari tahun sebelumnya (2018) yang volume transaksinya 60,00 triliun. |
| Date: | 2022–11–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:7st8c&r=sea |
| By: | SABRINA, CAROLIN NOVEL |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan secara singkat tentang Pancasila, (2) Menjelaskan isi sila ketiga Pancasila, (3) Mendeskripsikan fakta keberagaman bangsa Indonesia, dan (4) Menunjukkan peran sila ketiga Pancasila dalam mempersatukan kemajemukan di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Objek yang diteliti adalah peran sila ketiga Pancasila dalam mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia. Wujud data dalam penelitian ini berupa Pancasila khususnya sila ketiga Pancasila, fakta keberagaman bangsa Indonesia, dan beberapa kasus yang berhubungan dengan fakta kemajemukan bangsa Indonesia. Wujud data dalam penelitian ini berupa Pancasila khususnya sila ketiga Pancasila, fakta keberagaman bangsa Indonesia, dan beberapa kasus yang berhubungan dengan fakta kemajemukan bangsa Indonesia. Sumber data utama yang diperoleh dalam penelitian ini adalah literatur-literatur serta berbagai imformasi penting yang berhubungan dengan tema skripsi ini. Imformasi-imformasi tersebut diperoleh melalui buku, kamus, ensiklopedi, dan media massa. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data ditempuh dengan pertama, membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila khususnya sila ketiga Pancasila dan membaca literatur-literatur serta mengumpulkan berbagai imformasi yang berhubungan dengan fakta kemajemukan di Indonesia. Kedua, mengumpulkan imformasi-imformasi dan mempelajari beberapa teori yang relevan dengan tema penelitian. Ketiga, mencatat dan menganalisis konsep-konsep sila ketiga Pancasila untuk menemukan perannya dalam mempersatukan keberagaman di Indonesia. |
| Date: | 2022–11–06 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:u3bjz&r=sea |
| By: | , Asniar |
| Abstract: | Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.Implementasi kebijakan moneter ini dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (base money). |
| Date: | 2022–11–06 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ft47q&r=sea |
| By: | khasanah, uswatun |
| Abstract: | Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Kasmir, menyatakan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya |
| Date: | 2022–10–23 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:e4ywm&r=sea |
| By: | triyawan, andi; Azka, Amalia |
| Abstract: | This study aims to analyze the effect of exports, imports and Islamic stocks on gross domestic product in Indonesia using data from 2011 to 2020. The research method used to determine the effect of exports, imports and Islamic stocks on gross domestic product in Indonesia is Multiple Linear Regression. while processing the data using E-views software. Export and import data are obtained from the Central Statistics Agency (BPS), Islamic stock data is obtained from the Financial Services Authority (OJK), while data on gross domestic product (GDP) is obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The results of this study indicate that simultaneously exports have a significant positive effect on the Gross Domestic Product (GDP) with a value of 0.0270, meaning that the lower the export value, the more it affects GDP. Imports have a significant positive effect on Gross Domestic Product (GDP) with a value of 0.0258, meaning that the lower the import value, the more it affects GDP. Islamic stocks have a negative effect on Gross Domestic Product (GDP) with a value of 0.6437, meaning that the higher the value of Islamic stocks, the less it has an effect on GDP. |
| Date: | 2022–11–11 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:rk2gn&r=sea |
| By: | , Muh.Hizbullah |
| Abstract: | Uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan undang uang sebagai alat tukar yang sah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23 B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. |
| Date: | 2022–10–09 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:3swcv&r=sea |
| By: | , Indi |
| Abstract: | Otoritas Moneter Indonesia Otoritas moneter merupakan suatu entitas yang berwenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Sejak dikeluarkannya UU Bank Indonesia tahun 1999, Bank Indonesia telah diberi amanah sebagai otoritas moneter yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah. |
| Date: | 2022–11–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:sek5g&r=sea |
| By: | Ariyani, Desi; kurniawan, Fernando |
| Abstract: | Bank merupakan salah satu instrumen penting perekonomian modern. Peran bank sebagai intermediasi dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran menjadi kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kehadiran bank telah menawarkan berbagai bentuk produk kepada masyarakat. Bank secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank/konvensional. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini memang cukup membanggakan. |
| Date: | 2022–10–17 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:q4zb9&r=sea |
| By: | NURRAHMA, AYUNI; Rahmadani, Sofhia; , NURFADILLAH; , fachrul |
| Abstract: | Perbankan syariah merupakan industri keuangan yang mengalami pertumbuhan tercepat. Ukurannya (size) telah tumbuh dari beberapa ratus ribu dollar di tahun 1975 menjadi ratusan miliar dollar pada 2005. Praktik bank syariah sekarang tidak saja terbatas di negara-negara Arab atau muslim, namun telah menyebar dari Timur ke Barat, melalui semua jalan termasuk dari Indonesia dan Malaysia menuju Eropa dan Amerika (Ariff, 1988). Tidak hanya itu, faktanya adalah bahwa banyak bank konvensional, termasuk 170 INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Moh Khoiruddin, Andhi Wijayanto sejumlah bank-bank multinasional utama di Barat telah mulai menggunakan teknik-teknik bank syariah. Meskipun demikian fakta lain menunjukkan bahwa hingga sekarang bila aset dari semua bank syariah dikumpulkan jadi satu, besarnya tidak lebih besar dibandingkan dengan total aset 50 bank terbesar dunia, aset bank syariah terbesar sama dengan 1 persen aset dari bank terbesar dunia. |
| Date: | 2022–10–26 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:zs2gq&r=sea |
| By: | , Aryam |
| Abstract: | Uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan undang uang sebagai alat tukar yang sah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23 B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. |
| Date: | 2022–10–29 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:q3u7y&r=sea |
| By: | khasanah, uswatun |
| Abstract: | Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. |
| Date: | 2022–11–06 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:gwm82&r=sea |
| By: | ramdhani, ulfa |
| Abstract: | Otoritas moneter adalah suatu entitas yang berwenang buat mengendalikan jumlah uang yg tersebar dalam suatu negara dan mempunyai hak buat memutuskan suku bunga dan parameter lainnya yang memilih biaya dan persediaan uang. Sejak dikeluarkannya UU Bank Indonesia tahun 1999, Bank Indonesia sudah diberi jujur menjadi otoritas moneter yg bisa menjalankan kebijakan moneter konvensional juga syariah. |
| Date: | 2022–11–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:rthq4&r=sea |
| By: | , Asniar |
| Abstract: | Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. |
| Date: | 2022–10–23 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:xudfw&r=sea |
| By: | wiryawan, zefania octavia |
| Abstract: | Perkembangan teknologi pada jaman sekarang berkembang dengan sangat cepat dan membawa banyak perubahan pada kehidupan manusia, perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia juga terjadi di segala aspek yang ada, salah satunya adalah pada aspek perdagangan. Penjualan secara online ini sudah tidak asing lagi di dengar oleh telinga masyarakat di Indonesia ini, terlebih lagi adanya pandemi COVID- 19 ini sehingga menyababkan beberapa dampak terhadap masyarakat Indonesia bahkan kepada masyarakat seluruh dunia. Akibat dari pandemi ini adanya penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan pembelanjaan mereka secara tatap muka namun mereka berbelanja secara online/ online shopping. |
| Date: | 2022–11–07 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:kjhvp&r=sea |
| By: | Hafidhoh, Alfina |
| Abstract: | Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas, maka saya dapat mengambil kesimpulan. Kita wajib melaksanakan nilai-nilai yang ada di sila kedua, alasannya karena manusia merupakan makhluk sosial yang harus saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Hal ini akan membuat kehidupan Indonesia menjadi lebih tentram, nyaman, dan sejahtera |
| Date: | 2022–10–16 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:3gsqt&r=sea |
| By: | Arief, A. Anggie Zabrina |
| Abstract: | Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. |
| Date: | 2022–10–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:xzeh9&r=sea |
| By: | Khaerani, Siti Fadhilah |
| Abstract: | Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang |
| Date: | 2022–11–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:6d7g3&r=sea |
| By: | Yaqin, Ainul |
| Abstract: | Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. |
| Date: | 2022–10–29 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ebskp&r=sea |
| By: | Akbar, Muh. |
| Abstract: | A. Otoritas Moneter Indonesia Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Sejak dikeluarkannya UU Bank Indonesia tahun 1999, Bank Indonesia telah diberi amanah sebagai otoritas moneter yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah. B. Fungsi dan Peran Otoritas Moneter Otoritas Moneter mempunyai peran utama sebagai awal dari teriptanya uang beredar. Adapun fungsi pokok otoritas moneter antara lain: a. Mengeluarkan uang kertas dan logam b. Menciptakan uang primer c. Memelihara cadangan devisa nasional d. Mengawasi sistem moneter C. Peralihan Otoritas Moneter Ke Otoritas Jasa Keuangan Pada tahun 2011, mulai diundangkan tentang Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank. Pada 22 November 2011, Undang-Undang Nomor 21 |
| Date: | 2022–11–04 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ykt8s&r=sea |
| By: | Clarence, Richard |
| Abstract: | Musik memang tidak bisa jauh dari kehidupan manusia, dimanapun, dan kapanpun orang orang pasti akan memutar musik. Pada tahun 1970an hingga 2000an awal masyarakat Indonesia sangat suka mendengarkan musik melalui Kaset Pita, bahkan pada kurun waktu 30 tahun itu mereka mengalami era Kaset Pra-Lisensi atau Bajakan hingga tahun 1989. Dari fenomena ini, penikmat musik di Indonesia memang banyak sekali, tak jarang mereka sampai memiliki ratusan hingga ribuan keping Kaset Pita. Pertengahan tahun 1990an mulai diproduksi CD di Indonesia dan mulai meledak di era 2000an hingga pertengahan 2010an. Saat ini pecinta musik dapat mendengarkan lagu melalui Smartphone mereka masing masing yang bisa berisi ribuan bahkan jutaan lagu di dalamnya. Hal ini membuat rilisan fisik semakin ditinggalkan. |
| Date: | 2022–11–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:sgpve&r=sea |
| By: | Azifah, Nurul |
| Abstract: | Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU nomor 3 tahun 2004 dan UU nomor 6 tahun 2009 pada pasal tujuh. |
| Date: | 2022–10–12 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:s3ewb&r=sea |
| By: | Resky, Andi Sry Aska |
| Abstract: | Uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan undang uang sebagai alat tukar yang sah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23 B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. |
| Date: | 2022–10–09 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:7mcyw&r=sea |
| By: | Azifah, Nurul |
| Abstract: | Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang |
| Date: | 2022–10–30 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:dt4e9&r=sea |
| By: | Resky, Andi Sry Aska |
| Abstract: | Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Sejak dikeluarkannya UU Bank Indonesia tahun 1999, Bank Indonesia telah diberi amanah sebagai otoritas moneter yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah. |
| Date: | 2022–11–06 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:8m5yh&r=sea |
| By: | Röyskö, Aino; Simola, Heli |
| Abstract: | This brief considers the role of East Asian economies in Russia's technology imports. The EU, US and UK have set strict sanctions and export restrictions on Russia in response to the war in Ukraine, while responses from East Asian economies have been mixed. By restricting exports of technology production equipment and inputs, Japan, Korea, Taiwan and Singapore have substantially hindered the availability of certain technology products in Russia. China and most other emerging economies in East Asia have not imposed sanctions on Russia and thus could potentially provide substitutes for Russia for some technology imports restricted by sanctions. There is little evidence so far, however, of any such shift occurring. |
| Keywords: | Russia,trade,East Asia,sanctions,technology imports |
| Date: | 2022 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:zbw:bofitb:62022&r=sea |
| By: | Ulep, Valerie Gilbert T. |
| Abstract: | Widespread chronic malnutrition in the Philippines is a human development disaster, which needs critical and urgent attention. The economic consequences of chronic malnutrition are multifaceted and extreme. Addressing chronic malnutrition therefore should be the front and center of economic and health dialogue. This paper provides the current state of child stunting, a marker of chronic malnutrition. Using a health system lens, we have identified different challenges that are impeding the delivery of cost-effective health and nutrition interventions. Lastly, we provided health system-specific solutions in addressing chronic malnutrition in the short to long term. Comments to this paper are welcome within 60 days from the date of posting. Email publications@pids.gov.ph. |
| Keywords: | Philippines;stunting; malnutrition; health system |
| Date: | 2021 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:phd:dpaper:dp_2021-41&r=sea |
| By: | , Muh.Rafli |
| Abstract: | Untuk memastikan sistem keuangan dapat berjalan dengan sehat dan aman, diperlukan penataan kembali terkait dengan struktur organisasi lembaga yang menjalankan peran dan fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan. Penataan tersebut bertujuan untuk memperoleh sebuah mekanisme keuangan yang efektif dan saling terkoordinasi, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ada pada sistem keuangan. |
| Date: | 2022–11–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:duvye&r=sea |
| By: | rahmat, andra dwi |
| Abstract: | Pungutan harta rakyat dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin tentunya berbeda tujuan, cara, ketentuan dan jenisnya dengan yang ada pada negeri negeri muslim saat ini, khususnya Indonesia. Metode kualitatif yang digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui, mengeksplorasi dan menjelaskan bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam mengenai pungutan harta yang ada pada era modern ini dengan metode pengumpulan data kepustakaan (library research). Hasil dari kajian menunjukan bahwa sinergitas antara pajak dan zakat di Indonesia hanya sebatas ada dalam sebahagian regulasi perundang undangan tetapi belum ada skema lain yang aplikatif, misalnya ada kolaborasi antara BAZNAS sebagai badan resmi amil zakat tingkat nasional dan pemerintah melalui direktorat perpajakan. |
| Date: | 2022–10–08 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:huvsd&r=sea |
| By: | Purbowati, Siwi Tyas |
| Abstract: | Di Indonesia, bisnis travel tradisional sudah meredup, hampir 60% pemesanan tiket transportasi dan hotel sudah menggunakan online booking melalui OTA, seperti tiket.com (Mardiana, 2017). Perkembangan terkini, keberadaan OTA yang semakin banyak menunjukkan dampak positif internet dalam sektor industri tourism. OTA merupakan salah bentuk aplikasi internet yang memberikan kemudahan pada konsumen remaja untuk melakukan perjalanan dengan memilih langsung akomodasi dan transportasi yang akan digunakan tanpa melalui jalur intermediaries yang panjang. Peran internet menyebabkan OTA menjadi jalur distribusi yang lebih efektif dibandingkan travel agent tradisional (Carroll & Siguaw, 2003; Garces et al., 2004) |
| Date: | 2022–11–07 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:32ypk&r=sea |
| By: | Njotoprajitno, Rosemarie Sutjiati; Peter, Peter; Hermawan, Vicky; Hadianto, Bram |
| Abstract: | Profits describe managers' performance in front of the company stakeholders, especially shareholders, suppliers, and creditors. Therefore, they must organize the financial resources well by taking exceptional policies. This research aims to know manager behavior to utilize debt and liquidity policies to create profits by examining their effect on profitability in the agricultural companies listed on the Indonesian capital market between 2014 and 2020 as the population and samples. Because of their homogeneous feature and the variables-related data, this study applies the simple random sampling method and the t-test for the coefficients in the regression model to prove each relationship. By Denoting these statistical testing results and their discussion, this study infers a negative relationship between debt policy and profitability. Conversely, the liquidity policy is positively associated with profitability. Therefore, we suggest managers use less debt and excess current assets, significantly cash, to enhance profits. |
| Date: | 2022–11–06 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ghtz5&r=sea |
| By: | Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz (Sulawesi Barat University) |
| Abstract: | Artikel ini dilakukan dengan berfokus pada tata kelola pertambangan di Indonesia sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan menggunakan pendekatan good exctractive governance (GEG). Konsep GEG bisa dijadikan salah satu alternatif solusi dalam upaya peningkatan kontribusi industri ekstraktif. Dari pendekatan good exctractive governance (GEG) akan dianalisa bagaimana pelaksanaan pertambangan di Indonesia berdasarkan sudut pandang tata kelola pemerintahan yang baik mulai dari pendekatan normatif (regulasi); hubungan antara stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat); hubungan antar lembaga pemerintahan dalam pengelolaan tambang; perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pertambangan; pelestarian lingkungan; dan dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan kegiatan pertambangan di daerah. Hubungan antar teori yang digunakan dalam penelitan ini menempatkan teori good governance sebagai grand theory, Teori adaptive government sebagai meta theory dan good extractive government sebagai pharochial theory |
| Date: | 2022–11–02 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:f2jr6&r=sea |
| By: | Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz (Sulawesi Barat University) |
| Abstract: | Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kewenangannya memastikan tercapainya tujuan negara dalam hal ini terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana konsep negara kesejahteraan (welfare state) sudah sewajarnya melandasi setiap tindakannya berdasarkan aturan dan hukum (negara hukum). Oleh karena itu diperlukan seperangkat aturan sebagai pedoman baik itu yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis sebagai bagian dari norma dan kebiasaan yang baik. Salah satu bentuk aturan tersebut adalah azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan |
| Date: | 2022–11–02 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:pw9fh&r=sea |
| By: | Resky, Andi Sry Aska |
| Abstract: | Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang tugasnya memberikan pembiayaan dan tugas-tugas lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. Dalam memberikan pembiayaan dan layanan jasa kepada nasabah bank syariah melakukan berbagai terobosan, beberapa terobosannya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada pada era saat ini. Dalam industri perbankan syariah sebagai pelayanan jasa, kepuasan nasabah merupakan hal yang utama dan penting. Jika tidak memperoleh apa yang diharapkan maka nasabah akan dengan mudah beralih ke Bank lain. Sesuai fakta tersebut maka industri perbankan dipaksa untuk kreatif dalam menciptakan produk keunggulan bersaing (competitive advantage) di tengah persaingan yang ketat. |
| Date: | 2022–10–25 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ds945&r=sea |
| By: | Akbar, Muh. |
| Abstract: | A. Pengertian Bank Syariah Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau bedasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam. Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan – ketentuan syariah Islam. Salah satunya unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik – praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan). B. Pengertian Lembaga Keuangan Non-Bank Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. |
| Date: | 2022–10–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:4a5h8&r=sea |
| By: | Arkam, Fadel |
| Abstract: | Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini yang semakin maju tentunya sangat membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan dana dan mengembangkan usaha, peran lembaga keuangan tersebut menjadi sangat penting.Suatu pekerjaan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sumber daya manusia yang mendukungnya. Masyarakat menyadari bahwa sumber daya manusia adalah salah satu unsur dalam organisasi yang mempunyai peranan penting bagi kelangsungan organisasi tersebut. Perkembangan perbankan syariah sejatinya memang masih jauh dari harapan. Melihat penduduk muslim yang banyak, nyatanya bukan menjadi jaminan perbankan syariah berkembang dengan cepat. Bahkan, kinerja keuangan bank syariah belum sebaik bank konvensional. Masalah tata kelola ini memang menjadi salah satu masalah selain karena lemahnya kondisi internal bank, lemahnya manajemen bank, moral dari Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengawasan yang belum efektif dari Bank Indonesia. Secanggih apapun alat dan sarana kerja yang dimiliki perusahaan namun tanpa adanya fungsi kerja manusia maka keberadaan perusahaan tidak akan berarti apa-apa, hal ini dikarenakan manusia memiliki kemampuan yang berupa tenaga dan pikiran untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Keberhasilan sebuah organisasi, tidak terlepas dari baiknya kinerja pegawai. Dimana tujuan suatu organisasi, akan tercapai dengan baik apabila mempunyai pegawai atau sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya, berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Berkaitan dengan itu untuk menciptakan kinerja yang organisasi tersebut. Pegewai bukan hanya menjadi objek dalam pencapaian keberhasilan sebuah organisasi, namun juga sebagai pelaku keberhasilan organisasi. |
| Date: | 2022–10–27 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:d3nrs&r=sea |
| By: | Nur, Faika |
| Abstract: | Terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan pada tujuan yang penting dan produktif. Dalam ekonomi moneter terbagi atas dua tujuan yaitu tujuan sistem moneter Islam yang terdapat di dalamnya kesejahteraan ekonomi, keadilan sosio ekonomi dan stabilitas nilai. Yang kedua tujuan sistem moneter Indonesia, untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan nilai rupiah terbagi atas dua dimensi, dimensi pertama ialah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari pengembangan laju inflasi sememtara itu dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Sejarah perkembangan sistem moneter syariah |
| Date: | 2022–10–08 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:e4dcx&r=sea |
| By: | Zafar, Rafia |
| Abstract: | This paper estimates absolute and relative intergenerational mobility for Indonesia. My preferred estimates that address both measurement error bias and life-cycle bias show lower intergenerational mobility than standard estimates. I also examine absolute mobility, which separates upward mobility from downward mobility. At the bottom of both the income and consumption distribution, I find lower absolute intergenerational mobility compared to people at the top of the distribution. This paper makes a unique contribution to the literature by showing that household survey data on income and consumption can facilitate reliable estimates for intergenerational mobility in developing countries. (Stone Center on Socio-Economic Inequality Working Paper) |
| Date: | 2022–09–13 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:socarx:uzcfs&r=sea |
| By: | Putri, Talitha Destiani; Kurniawan, Rachmad Risqy; Sufni, Adria Zahrani |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam mengenai ragam solusi ekonomi Islam dalam mengatasi masalah ekonomi khususnya krisis ekonomi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran beserta tafsirnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode penafsiran maudhu’i (tematik). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini solusi masalah ekonomi Indonesia selalu bertumpu pada satu kebijakan saja yaitu utang, sementara ekonomi Islam memberikan beragam solusi dalam menangani masalah ekonomi yang salah satunya adalah krisis ekonomi. Sebagaimana dalam tafsir QS. Yusuf ayat 67 maka dalam memecahkan masalah ekonomi, ekonomi Islam tidak menggunakan satu pintu saja atau satu solusi saja atau satu pendekatatan/metode saja, namun datang dari berbagai pintu yakni menggunakan beberapa pendekatan/metode yang menjadi solusi masalah ekonomi khususnya krisis, agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan serta menghindari kegagalan dalam upaya memecahkan masalah ekonomi. |
| Date: | 2022–11–10 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:tbf9s&r=sea |
| By: | Khuc, Quy Van; Tran, Phuong-Mai; Nguyen, Thuy; ; Dang, Phuong-Thao; Tuyen, Dang Trung; Pham, Phu; Dat, Luu Quoc |
| Abstract: | Industrialization and consumerism have aroused growing concern about energy depletion, necessitating a transition from fossil fuel to renewable energy sources. To this end, every segment of the population should shoulder responsibility for mitigating environmental problems, especially the young generation. This study contributes to the literature on environment management and development by improving the understanding of young adults’ intention to acquire energy conservation knowledge and its correlation with their demographics and environmental concerns. We employed a systematic randomized sampling method and conducted a large-scale online survey with the participation of 1454 students in 48 different universities in Vietnam. The first results show that young adults had significant environmental concerns, yet more efforts are demanded to turn perceptions into actions or contributions. Almost 83% expressed a desire for energy-saving knowledge, and roughly 50% are willing to take an energy course. We found that the young adults' perception and high income were positively associated with their decision on energy course enrolment. Demographically, women were more likely to take energy-saving courses, and those living urban areas had a higher desire for knowledge enhancement. These findings have numerous policy implications for facilitating energy transformation based on improved environmental education programs for sustainable development in Vietnam and beyond. |
| Date: | 2022–10–15 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:5vphg&r=sea |
| By: | rahmat, andra dwi |
| Abstract: | Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang mampu menjadi kekuatan dalam menggerakkan perekonomian umat. Potensi wakaf di Indonesia terbilang cukup besar namun dalam pengelolaannya harta wakaf masih banyak yang menganggur dan tidak produktif. memanfaatkan potensi wakaf uang di lingkungan Universitas Darussalam Gontor menjadikan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwakaf uang mahasiswa agar stakeholder dapat memanfaatkan potensi wakaf uang di lingkungan Universitas Darussalam Gontor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Universitas Darussalam Gontor tingkat literasi atau pemahamannya diatas Ratarata. Hasil dari penelitian dapat memberikan gambaran bagi stakeholder bagaimana kondisi yang ada di lingkungan Universitas. Terbukti dengan hasil penelitian, hanya siswa Program Studi Ekonomi Islam yang memiliki pengetahuan di atas rata-rata siswa jurusan lainnya tetapi masih diklasifikasikan ke dalam level menengah karena pengetahuan mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam hanya sebatas pengetahuan dasar |
| Date: | 2022–10–08 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:43r5n&r=sea |
| By: | Mamonto, Fitho |
| Abstract: | Ilmu pengetahuan semakin berkembang dari masa ke masa. Perkembangan ilmu pengetahuan ini mendukung untuk terciptanya teknologi-teknologi baru yang menandai adanya kemajuan zaman. Hingga kini, teknologi yang berkembang sudah memasuki tahap digital. Termasuk di Indonesia, setiap bidang sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan, termasuk juga di bidang pendidikan salah satu nya yaitu laptop maupun handphone yang memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas. Teknologi merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan, yang terjadi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, sudah selayaknya pendidikan sendiri juga memanfaatkan teknologi untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Hal ini juga menyatakan bahwa teknologi digital kini sudah mulai digunakan di dalam lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran, baik sebagai alat informasi (yaitu sebagai sarana mengakses informasi) atau sebagai alat pembelajaran (yaitu sebagai sarana penunjang kegiatan belajar dan tugas).Teknologi merupakan hasil ciptaan manusia. Oleh karena itu, wajar bila memiliki kekurangan atau dampak negatif. Di dalam bidang pendidikan, selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif namun dalam sisi positif dapat membawa siswa/mahasiswa untuk membuat suatu karya dari hasil pemikirannya sendiri dan di kembangkan melalui konten kreator akan tetap ada juga sisi negatif nya yaitu ketika para siswa sudah terobsesi dengan hal-hal yang mungkin diluar nalar, seperti video- video yang mengandung tindak kekerasan kriminal maupun seksualitas itulah yang akan menjadi kelemahan kemampuan otak untuk berpikir. |
| Date: | 2022–10–18 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:c9fv5&r=sea |
| By: | Akbar, Muh. |
| Abstract: | A. Perbedaan antara Pasar Uang dan Pasar Modal Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar modal syariah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di dalam pasar modal sama seperti yang telah diatur dalam UUPM yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. B. PerbedaanantaraPasarUangdanPasarModal Pasar uang berfungsi untuk tiga hal yaitu fungsi pengendalian, fungsi perantara atau mediator dan fungsi likuiditas. Dalam pasar uang juga memiliki beberapa peserta yaitu diantaranya bank, yayasan, dana pensin, pedagang valas, pialang pasar utang dan perusahan perbankan. Tujuan dari pasar uang ini akan berbeda karena tujuan untuk pihak yang diberikan modal yaitu untuk memperbaiki usaha yang dimilikinya sedangkan bagi para investor bertujuan untuk mendapatkan sebuah profit. C. Instrumen dari Pasar Uang di Indonesia (Konvensional dan Islam) Intrumen pasar uang baik di dalam islam atau konvensional hampir sama hanya saja dalam islam harus memnuhi prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan oleh MUI. Diantaranya yaitu SBI, SBPU, Commerecial Paper Promes, Repurchase Agrement, dan sertifkat deposito. Dalam islam yaitu SBIS, SBIS repo, SBSN, SBSN repo, PUAS dan bank sentral. |
| Date: | 2022–10–12 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:mgtbr&r=sea |
| By: | Wang, Xiaohu (Fudan University); Yu, Jun (Singapore Management University); Zhang, Chen (Singapore Management University) |
| Abstract: | This paper examines the performance of alternative forecasting formulaewith the fractional Brownian motion based on a discrete and Önite sample.One formula gives the optimal forecast when a continuous record over theinÖnite past is available. Another formula gives the optimal forecast whena continuous record over the Önite past is available. Alternative discretiza-tion schemes are proposed to approximate these formulae. These alternative discretization schemes are then compared with the conditional expectationof the target variable on the vector of the discrete and Önite sample. It isshown that the conditional expectation delivers more accurate forecasts thanthe discretization-based formulae using both simulated data and daily realizedvolatility (RV) data. Empirical results based on daily RV indicate that theconditional expectation enhances the already-widely known great performanceof fBm in forecasting future RV. |
| Keywords: | Fractional Gaussian noise; Conditional expectation; Anti-persistence; Continuous record; Discrete record; Optimal forecast |
| JEL: | C12 C22 G01 |
| Date: | 2022–10–28 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ris:smuesw:2022_012&r=sea |
| By: | Walintukan, Veron |
| Abstract: | Modernisasi dalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju (modern) atau masa kini. Proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Globalisasi adalah istilah yang barangkali sudah tak asing lagi di telinga kita. Ada banyak dampak globalisasi, baik yang sifatnya buruk maupun baik. Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa "global" yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah.[butuh rujukan] Dan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada Individu dalam Masyarakat dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, Adat, Budaya, sikap-sikap sosial dari Individu masyarakat tersebut, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. |
| Date: | 2022–10–21 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ufjkt&r=sea |
| By: | Nguyen, V.C.; Thuan, Huynh |
| Abstract: | The objectives of the research are to investigate the characteristics of the board of directors on the financial performance of the enterprise. Using a sample data from 52 construction and real estate enterprises listed on Vietnam stock exchange in the period 2006-2020. Using typical regression methods such as pooled OLS, FEM, REM and assessing the defects of the research model, the FGLS method is selected. At the same time, due to the existence of endogenous phenomena and the nature of interdependence among enterprises in Vietnam, research using the instrumental variables two-step generalized method of moments (IV-GMM) in order to correct for cross-sectional dependence, autocorrelation, endogeneity, and heteroskedasticity in the analysis. Research results suggest that board size, female board members, meeting frequency, and board members' education have a positive influence on financial performance. Moreover, the independence of the Board of Directors increases, the business efficiency decreases. The research also found a positive relationship of tangible fixed assets, and a negative relationship between capital structure choice, firm size and corporate financial performance. |
| Date: | 2022–10–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:svq6m&r=sea |
| By: | , Sumayyah; Kurniawan, Rachmad Risqy |
| Abstract: | Islam is a religion that regulates all aspects of human life, one aspect that is considered in Islam is the economy, because the economy is very closely related to human life, such as production, consumption, and distribution activities. Without the economy, humans can not run a good life and will ultimately damage the needs and social human beings themselves. Having an economic attitude based on the view of the Qur'an, namely by applying the values of ihsan, Muslims believe that all their property is not absolute, but property is only a deposit from Allah SWT, which at any time will be taken by Him and should be spent in the way of Allah. One of the economic fields in Islam is zakat. Zakat which means to purify, zakat becomes obligatory for some people who have fulfilled the obligatory requirements of zakat. Along with the development of the times, one group of recipients of zakat raises conflicts with the principles of humanity. |
| Date: | 2022–11–10 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:uxzg4&r=sea |
| By: | Nabila, Fatma |
| Abstract: | PT Pegadaian is one of the state-owned companies that runs the PKBL program (Partnership and Community Development Program). This program is one of the programs that carry out corporate social duties andresponsibilities or better known as CSR (Corporate Social Responsibility). To maintain the good image of the company, PT Pegadaian applies CSR programs to prosper the community. The CSR program in PT Pegadaian includes a partnership program which includes the provision of business capital and community development programs which include assistance to victims of natural disasters, education assistance, improvement construction of houses and others. As stipulated by the government that PT Pegadaian is a state-owned enterprise in Indonesia that carries out CSR activities through the Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises Number Per-03 / MBU / 12/2016 dated December 16, 2016 namely carrying out corporate social duties and responsibilities in the form of partnership and community development programs (PKBL). |
| Date: | 2022–10–08 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:3ahw9&r=sea |
| By: | Minh Ha-Duong (CIRED - Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement - Cirad - Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement - EHESS - École des hautes études en sciences sociales - AgroParisTech - ENPC - École des Ponts ParisTech - Université Paris-Saclay - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, VIET - Vietnam Initiative for Energy Transition) |
| Abstract: | Vietnam's commercial electricity demand grew by 9.6% per year during 2011-2020. MOIT forecasts that the average annual investment cost for the power system over 2021-2030 will be around 9.0-12.6 billion USD per year for generation sources and 1.5-1.6 billion USD for the grid. This article discusses the financial options to mobilize this capital. The private sector's appetite for financing new thermal power projects is low for coal and uncertain for gas; the current energy price crisis suggests deferring any new LNG power plant openings until after 2026. There, the state-owned sector takes the lead. For renewable energy, private investors have shown eagerness to finance new solar and onshore/nearshore wind projects under the feed-in-tariff regime. The subsequent mechanisms will be market-based: auctions and direct power purchase agreements. Offshore wind projects allow the state-owned oil and gas industry to invest jointly with international private developers and reorient its strategy in response to the energy transition. Developing the green bond market is an opportunity for Vietnamese banks. State-owned enterprises can use them to raise money through non-sovereign debt. Finally, a gradual increase in electricity prices will improve the sector's ability to finance the necessary power system expansion. |
| Keywords: | Energy transition,Policy,Finance,LNG,Markets |
| Date: | 2022–10 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:hal:journl:hal-03836275&r=sea |
| By: | Chan, Ying-kit |
| Abstract: | A subgenre of popular culture, Thai Boys Love (BL) series is increasingly significant within Asia, but it remains under-researched in the light of new series that push the parameters of viewer acceptance of homoerotic romance in Thai society. Drawing upon a close reading of the BL lakhon Love by Chance, this article explicates how Thai cultural concepts surrounding the family are reflected in the series. While acknowledging the impact of East Asian popular culture on Thai understandings of gender and sexuality, the article highlights how the themes of familial dynamics and parental acceptance in Love by Chance represent a glocalization of the BL genre, or BL with Thai characteristics. By introducing the concept of ‘moderated heteropatriarchy’ and sketching the role of family in Thai queer lives, the article suggests that there is still space for subtle challenges or changes to the heteronormative structure as plotted in Love by Chance, even as the lakhon continues to uphold national and patriarchal principles that deny overt expressions of homoerotic romance. |
| Date: | 2021–03–31 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:socarx:jt6h7&r=sea |
| By: | FAUZIAH, ENENG SAADAH; Kurniawan, Rachmad Risqy |
| Abstract: | Many assume that there is a social will in society, especially with regard to the comparison between the rich and the poor. This has had a profound impact on social and economic life. Therefore, to balance the social and economic life of the community, especially in Indonesia, there is an obligation of the rich towards the rights of the poor for the sake of justice and the welfare of society. The rich have an obligation to meet the basic needs of the poor, and so with zakat, there is an obligation for the rich to pay half of the money. If any rich man did not care for the poor, then he had the right to take by force. In Islam, neither wealth nor poverty is a test of Allah SWT. , for riches required frankness in keeping them and sharing them with those who deserved to receive them. Whereas with poverty it takes to guard how to live without help with the prosperous. |
| Date: | 2022–11–10 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:xv9yc&r=sea |
| By: | Wang, Kailai; Wang, Xize (National University of Singapore) |
| Abstract: | Whether the Millennials are less auto-centric than the previous generations has been widely discussed in the literature. Most existing studies use regression models and assume that all factors are linear-additive in contributing to the young adults' driving behaviors. This study relaxes this assumption by applying a non-parametric statistical learning method, namely the gradient boosting decision trees (GBDT). Using U.S. nationwide travel surveys for 2001 and 2017, this study examines the non-linear dose-response effects of lifecycle, socio-demographic and residential factors on daily driving distances of Millennial and Gen-X young adults. Holding all other factors constant, Millennial young adults had shorter predicted daily driving distances than their Gen-X counterparts. Besides, residential and economic factors explain around 50% of young adults' daily driving distances, while the collective contributions for life course events and demographics are about 33%. This study also identifies the density ranges for formulating effective land use policies aiming at reducing automobile travel demand. |
| Date: | 2021–05–11 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:socarx:n3a9e&r=sea |
| By: | van Schalkwyk, Francois (Stellenbosch University); Canares, Michael |
| Abstract: | As a result of the COVID-19 pandemic and government-imposed lockdowns, higher education institutions across the globe have had to change the way in which education is provided to millions of students. At the same time, concerns have been expressed that the pandemic may well deepen systemic socioeconomic vulnerabilities and societal divides, including in higher education. In this paper we examine the extant literature to better understand the relationship between the wholesale shift to online teaching and learning in the early stage of the pandemic, the reliance on digital technologies, and the outcomes of these changes of the inclusion of marginalized students in the provision of higher education. The cases of the Philippines and South Africa are selected, and show that despite (1) attempts to ameliorate the disruptions of the pandemic by bolstering access to digital devices and the internet among marginalized students, and (2) implementing remote, distance learning and teaching, the provision of digital educational technologies did not live up to their expected democratization of access and educational attainment. |
| Date: | 2022–08–30 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:socarx:gd6jc&r=sea |
| By: | St. Louis, ResDiv FED |
| Abstract: | The rankings: Top 25% institutions in Viet Nam, all authors, all publication years. For Viet Nam, there are 201 authors affiliated with 57 institutions. |
| Date: | 2022–10–11 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:vzs45&r=sea |
| By: | Mindsponge, AISDL |
| Abstract: | Gift-giving is a common practice around the world. In Asian societies influenced by Confucianism, gift-giving involves complex norms and underlying meanings in interpersonal relationships. Gift-giving in China is a deeply integrated aspect of various social interactions, including social obligations in politics and business. |
| Date: | 2022–10–24 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:w6q92&r=sea |
| By: | anggara, Gilang akia |
| Abstract: | I created this article to provide an overview of FAIR AND CIVILIZED HUMANITY. As Indonesian people, we must take care of our health so we don't get sick, then our medical staff must be fair in treating people who are less well off financially and we must provide the best service. |
| Date: | 2022–10–16 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:3mwe5&r=sea |
| By: | Mindsponge, AISDL |
| Abstract: | The AISDL team discloses the pre-peer-reviewed results of a research project exploring the effects of financial literacy and accessibility to financial information on the financial resilience of Vietnamese households through the lens of an information-processing perspective. The research project was contributed by seven authors. The project’s outcome has been sent to the academic journal for peer review. The preprint of the research outcome can be found at the following URL: https://osf.io/3uega/ |
| Date: | 2022–10–10 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:qsdf4&r=sea |
| By: | Lee, Shu En; Lim, Jing Zhi; Shen, Lucas |
| Abstract: | Social segregation has profound impacts on socioeconomic outcomes. Using anonymized GPS records for Singapore which we spatially join to census records, we examine daily movement across geographically-refined neighborhoods. We show that the GPS-derived data detect segregation by poverty, even with an imperfect proxy, and in the presence of targeted urban policies aimed at social integration. The findings bode well for the use of GPS data in general to measure social segregation. |
| Keywords: | Social segregation; GPS; Mobile Phone Data; Singapore; Mobility |
| JEL: | D31 J15 R23 |
| Date: | 2021–07 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:pra:mprapa:115318&r=sea |
| By: | Thiede, Brian C. (The Pennsylvania State University); Robinson, Abbie; Gray, Clark |
| Abstract: | The potential effects of climate change on human migration have received widespread attention, driven in part by concerns about possible large-scale population displacements. Recent studies demonstrate that climate-migration linkages are often more complex than commonly assumed, and climatic variability may increase, decrease, or have null effects on migration. However, the use of non-comparable analytic strategies across studies makes it difficult to disentangle substantive variation in climate effects from methodological artifacts. We address this gap by using census and survey micro-data from six Asian countries (n=54,987,838), which today are collectively home to nearly one-quarter of the world’s population, to measure climate effects on interprovincial migration. We examine climate effects overall and among sub-populations defined by age, sex, education, and country of residence. We also evaluate whether climate effects differ according to the distance and type of migration. We find non-linear precipitation effects across the sample, with exposure to precipitation deficits leading to substantively large reductions in out-migration. Both precipitation and temperature effects vary among focal sub-populations. Precipitation deficits reduce internal migration to both adjacent and non-adjacent provinces and, among the subset of samples with data on the reasons for migration, also reduce the probability of work-related moves. Temperature anomalies reduce work-, education-, and family-related moves. Our findings provide evidence of climate-related reductions in migration (i.e., trapped populations) and suggest these effects are driven largely by economic factors. Our analysis complements similar uses of harmonized data and methods in studies from South America and sub-Saharan Africa, which collectively reveal significant heterogeneity in demographic responses to climate variability around the world. |
| Date: | 2022–08–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:socarx:hxv35&r=sea |
| By: | Vuong, Quan-Hoang; Khuc, Quy Van; La, Viet-Phuong; Le, Tam-Tri; Quang-Loc, Nguyen; Nguyen, Phuong-Tri; Nguyen, Minh-Hoang |
| Abstract: | The Covid-19 crisis was remarkable because no global recession model could predict or provide early notice of when the coronavirus pandemic would happen and damage the global economy. Resilience to financial shocks is crucial for households as future crises like Covid-19 are inevitable. Therefore, the current study aims to the effects of financial literacy and accessibility to financial information on the financial resilience of Vietnamese households through the lens of an information-processing perspective. The Bayesian Mindsponge Framework (BMF) analytics was employed on a dataset of 839 samples for the investigation. We found that households of respondents with better financial knowledge and investment skills are less likely to be financially affected during the peak of the Covid-19 crisis, but the effect of investment skills is weakly reliable. Accessibility to financial information through informal sources (having a household member working in the financial sector) and formal sources (participating in a financial course) is positively associated with the respondents’ financial knowledge and investment skills. This finding suggests that the spillover effect of financial knowledge and skills among residents exists, leading to better resilience toward financial shocks. However, if the financial information is inaccurate, it might lead to misinformation, false beliefs, and poor economic decisions on a large scale. |
| Date: | 2022–10–10 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:3uega&r=sea |
| By: | Mali, Ignasius Loyola Prasetyo |
| Abstract: | Crowde adalah platform financial technology dimana Crowde merupakan salah satu start up pertanian yang menjadi platform dalam bidang khusus permodalan dengan sistem Peer-to-Peer (P2P) Lending. Kurangnya modal menjadi salah satu masalah dalam bisnis agrikultur sehingga Crowde dapat membantu pengguna terkait kurangnya permodalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran penggunaan website Crowde sebagai platform permodalan agrikultur. Metode yang digunakan berupa deskriptif dengan mendeskripsikan sesuai keadaan. Subjek penelitian adalah petani yang sudah bergabung di website Crowde. Berdasarkan hasil diperoleh bahwa petani -petani yang bergabung dengan Crowde merasa Crowde sangat membantu terutama dalam kendala permodalan selain membantu permodalan Crowde juga memberikan pelatihan bagi pengguna. Kesimpulan diperoleh bahwa Penggunaan website Crowde memiliki peran yang sangat penting dalam permodalan di bidang agrikultur. |
| Date: | 2022–11–07 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:8a2f4&r=sea |
| By: | Olivier BARGAIN; Maria C. LO BUE; Flaviana PALMISANO |
| Abstract: | We suggest a simple and fexible criterion to assess relative inter-generational mobility. It accommodates different types of outcomes, such as (continuous) earnings or (discrete and ordinal) education levels, and captures dynastic improvements of such outcomes at different points of the initial distribution. We provide dominance characterizations - for instance on the relative progress made by women vs. men - that are consistent with social preferences upon desirable patterns of mobility. We suggest an application on Indonesia. Using the IFLS data, we match parents observed in 1993 to their children in 2014, providing one of the rare intergenerational mobility analyses based on a long panel in the context of a developing country. Results indicate that mobility in terms of education and potential earnings was markedly at the advantage of women. The bulk of the population came out of illiteracy, possibly due to largescale education reforms, but the relative educational mobility was regressive, which considerably reduced the progressivity of mobility in terms of potential earnings. |
| Keywords: | intergenerational mobility, education, earnings, social welfare, gender |
| JEL: | J6 J62 O12 |
| Date: | 2022 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:grt:bdxewp:2022-21&r=sea |
| By: | Wang, Xize (National University of Singapore) |
| Abstract: | By 2030, one in every five Americans will be 65 or older. To better serve the mobility needs of a rapidly aging population, a better understanding of older adults' driving behavior is needed. This study explores the impact of health on driving reduction for America's older adults, using a nationwide, longitudinal dataset from the Health and Retirement Study (HRS). I propose two outcome variables: having driven in the past month, and having driven beyond nearby places; and measure health using overall self-rated health status and specific sensory, mobility and physical conditions. Controlling for socio-demographics, residential patterns, personal fixed effects, time fixed effects, and regional fixed effects, I find that older adults with lower self-rated health were less likely to drive or drive beyond nearby places. The magnitudes of such effects vary by race but not by gender. I also identify specific health conditions that could predict driving reduction. The findings imply that in the near future, there will be a large number of older adults suffering from unmet travel demands due to declining health conditions. Hence, planners and policy makers should be proactive in seeking for solutions, including using my findings to identify at-risk older drivers and provide various types of mobility assistance. |
| Date: | 2022–04–30 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:socarx:h5scf&r=sea |
| By: | Nguyen, Minh-Hoang; Le, Tam-Tri; Jones, Thomas; Vuong, Quan-Hoang |
| Abstract: | Products made from animal fur and skin have been a major part of human civilization. However, in modern society, the unsustainable consumption of these products – often considered luxury goods – has many negative environmental impacts. This study explores how people’s perceptions of biodiversity affect their attitudes and behaviors toward consumption. To investigate the information process deeper, we add the moderation of beliefs about biodiversity loss. Following the Bayesian Mindsponge Framework (BMF) analytics, we use mindsponge-based reasoning for constructing conceptual models and employ Bayesian analysis aided by Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithms on a dataset of 535 Vietnamese urban residents. The results show that people’s preference for using products made from animal skin/fur is negatively associated with perceived consequences of biodiversity loss when they believe biodiversity loss is real and a major problem. In contrast, if urban residents believe biodiversity loss is unreal or not a significant issue, the association between perceived consequences of biodiversity loss and personal preference happens in the opposite direction. The same effects of biodiversity loss perception on people’s possession of skin/fur products was not found, indicating a more complex information process on behaviors compared to attitudes. Nevertheless, in the scenario that people believe biodiversity loss is not a significant issue, the higher the perceived consequences of biodiversity loss are, the greater number of animal-based products they likely own. Our results suggest that policymakers should not neglect the factor of personal belief besides knowledge and awareness in environmental campaigns. |
| Date: | 2022–10–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:b8pgu&r=sea |
| By: | Hung, Dang Ngoc |
| Abstract: | The Article Examines The Impact Of Cash Flow On The Need To Increase Funding In The Covid Pandemic Context And The Financial Constraints Of Listed Companies In Vietnam. We Build Hypotheses Based On The Self-Ranking Match Theory Framework And Research Overview. We Use Data From 5894 Observations For 2010-2020 And The General Regression Model - GLS To Test The Expected Hypotheses. The Research Results Show That Cash Flow Significantly Influences The External Financing Needs Of The Business. In Particular, The Cash Flow Impact And Increased Need For External Financing Are More Evident In Financial Constraints And The Context Of The Covid Pandemic. The Study Also Shows That The Group Of Companies With Financial Constraints Moved To Increase Funding When Cash Flow Was In Short Supply During The Covid Pandemic. Besides, The High Financial Leverage Ratio In The Previous Year Can Be One Of The Barriers For Businesses That Want To Access A Variety Of External Financing. The Study Contributes To The Analysis And Assessment Of The Problematic Situation Of Listed Companies. In The Future, This Study Can Be Extended When Approaching Businesses In The Financial Sector And Evaluating Other Macro Factors That Can Affect The Capital Sources Of Enterprises. |
| Date: | 2022–10–29 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:bp73t&r=sea |
| By: | Pawson, Hal; Martin, Chris; Lawson, Julie; Whelan, Stephen; Aminpour, Fatemeh |
| Abstract: | This research reviewed first homebuyer (FHB) assistance programs in Australia and seven comparator countries: Canada, Finland, Germany, Ireland, the Netherlands, Singapore and the UK. It considered to what degree such assistance are effective in expanding access to home ownership to those whose entry would be otherwise delayed or impossible, or in making more affordable and less risky the cost of home ownership. Current Australian first homebuyer assistance measures primarily act to bring forward first home purchase for households already close to doing so, rather than opening home-ownership access to households otherwise excluded. In doing so, these measures add to demand and hence to house prices. An ‘effective’ FHB-assistance mechanism or instrument is one that can be credited with ‘additionality’, as it makes first home ownership possible for people who would be otherwise excluded or—in fact far more likely—significantly accelerates access to owner-occupation. An ‘efficient’ initiative is one that is effective at an acceptably modest unit cost and with minimum administrative complexity. FHB interventions can be demand-side or supply side measures. A demand-side intervention involves a benefit directly received by the consumer, effectively boosting FHB-purchasing power, and include homebuyer grants and tax concessions, low-deposit mortgage products and shared equity arrangements). Supply-side interventions directly relate to the provision or use of housing; this covers the disposal of government-owned assets, funding channelled through property developers or suppliers, and regulatory instruments that affect housing production or use of housing assets. The eight countries assessed have substantial diversity in terms of policy approaches to supporting home ownership; supply-side approaches are more common in a number of comparator countries. Australia stands out as it is overwhelmingly reliant on demand-side instruments and lacks a strategic framework. |
| Date: | 2022–07–06 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:socarx:mjbv8&r=sea |
| By: | , Nurhayati |
| Abstract: | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (fairness). |
| Date: | 2022–11–04 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:y5e3f&r=sea |
| By: | , 太公釣魚 |
| Abstract: | The IDEAS RePEc rankings: Top 25% institutions in Viet Nam, all authors, all publication years. For Viet Nam, there are 201 authors affiliated with 57 institutions. IDEAS is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis. (November 7, 2022) |
| Date: | 2022–11–06 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:tbwr7&r=sea |
| By: | Nam, Nhật |
| Abstract: | (Chinhphu.vn; 12-10-2022) - 37 nhà khoa học Việt Nam đã lọt vào Top 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới. Trong đó có hai người lọt Top 10.000 trong bảng xếp hạng do nhóm giáo sư ĐH Stanford (Mỹ) nghiên cứu và vừa công bố. Nguyễn Xuân Hùng (ĐH Công nghệ TPHCM thứ 10.221), Huỳnh Lưu Đức Toàn (ĐH Kinh tế TPHCM thứ 11.474), Trần Xuân Bách (ĐH Y Hà Nội, thứ 12.132), Trần Nguyễn Hải (ĐH Duy Tân, thứ 13.713), Hoàng Đức Nhật (ĐH Duy Tân thứ 15.072), Hoàng Anh Tuấn (ĐH Công nghệ TPHCM thứ 17.475). Võ Xuân Vinh (ĐH Kinh tế TP.HCM 17.819), Đặng Văn Hiếu (ĐH Thăng Long thứ 20.384), Vũ Quang Bách (ĐH Tôn Đức Thắng thứ 30.160), Trần Bách (ĐH Y Hà Nội thứ 33.616), Nguyễn Hoàng (ĐH Mỏ địa chất thứ 37.366), Phạm Văn Hùng (ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM thứ 40.746), Thái Hoàng Chiến (ĐH Tôn Đức Thắng thứ 40.814), Nguyễn Đức Khương (ĐH Quốc gia Hà Nội thứ 41.090), Phạm Thái Bình (ĐH Tôn Đức Thắng thứ 45.887), Trần Quang Trung (ĐH Quốc gia TPHCM thứ 47.614). Lê Thái Hà (ĐH Fulbright Việt Nam thứ 49.666), Nguyễn Thời Trung (ĐH Tôn Đức Thắng thứ 50.785), Nguyễn Trung Thắng (ĐH Tôn Đức Thắng thứ 60.773), Vương Quân Hoàng (ĐH Phenikaa thứ 61.452), Đào Văn Dương (ĐH Phenikaa thứ 61.711), Lê Hoàng Phong (ĐH Luật TPHCM thứ 63.146), Nguyễn Minh Khải (ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM thứ 63.176), Chu Đình Tới (ĐH Quốc gia Hà Nội thứ 66.906), Nguyễn Trường Khang (ĐH Tôn Đức Thắng thứ 68.242). Nguyễn Văn Duy (ĐH Bình Dương thứ 68.635), Hoàng Văn Minh (ĐH Y tế công cộng thứ 69.143), Nguyễn Đăng Nam (ĐH Duy Tân thứ 71.266), Phùng Văn Phúc (ĐH Công nghệ TPHCM thứ 73.688), Nguyễn Minh Thọ (Viện Khoa học và công nghệ tính toán thứ 76.119), Phạm Việt Thành (ĐH Tôn Đức Thắng thứ 80.632), Nguyễn Trung Kiên (ĐH Công nghệ TPHCM thứ 83.815), Dương Viết Thông (ĐH Thủ Dầu Một thứ 84.909), Võ Nguyễn Đại Việt (ĐH Nguyễn Tất Thành thứ 93.438), Trần Tịnh Hiền (Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford, thứ 99.722). |
| Date: | 2022–10–11 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:uqfcd&r=sea |
| By: | Hathi, Payal |
| Abstract: | Similar factors cause both early neonatal mortality and stillbirth, and most stillbirths are preventable. Yet stillbirths are not counted in commonly used summary measures of mortality, such as life expectancy and child mortality. The bioethics literature has recognized that this is paradoxical because it implies that a population in which many babies are stillborn is equally healthy as one in which those same babies survive. However, the demography literature fails to account for stillbirth despite the field’s primary aim of describing population processes. In this article, I show that current thinking about how to measure mortality mischaracterizes population health challenges and contributes to the neglect of stillbirth measurement. To address these shortcomings, I examine stillbirth data from reproductive calendars in Demographic and Health Surveys across 42 countries in Asia, Latin America, and Africa. I find that stillbirth undermeasurement is not uniform across places: the places with worse early life health may have poorer measurement of stillbirth than places with better early life health. Through the calculation of “stillbirth-adjusted” infant and neonatal mortality rates, I demonstrate that it is possible to implement population health measures that include stillbirth. Adjusted rates show that a substantial portion of early-life mortality is left out of traditional demographic mortality measures. These findings have implications for population theory, forcing us to reconsider underlying assumptions in demographic measurement. They also allow for a more complete assessment of the health of societies. |
| Date: | 2022–08–28 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:socarx:sz8n9&r=sea |
| By: | Hung, Dang Ngoc |
| Abstract: | Bài báo xem xét tính thích hợp của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính (BCTC) và giá trị doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng với 5706 quan sát, tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009 -2019. Kết quả hồi quy đa biến phát hiện tính thích hợp của thông tin kế toán có xu hướng tăng lên, nhưng có có ảnh hưởng ngược thuận chiều đến giá trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó quy mô của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến giá trị doanh nghiệp, trái lại cấu trúc vốn có quan hệ tiêu cực đến giá trị doanh nghiệp khi đo lương theo EV. Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm là cơ sở hữu ích giúp doanh nghiệp có các giải pháp nâng cao tính hữu ích của thông tin trên BCTC từ đó nâng cao giá trị doanh nghiệp. |
| Date: | 2022–10–29 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ywm76&r=sea |
| By: | Mumbunan, Sonny (World Resources Institute (WRI) Indonesia); Maitri, Ni Made Rahayu |
| Abstract: | A basic income (BI) for outcomes associated with nature protection and climate change is a subject of increasing interest in theory and policy-making. In this paper, we present the first review of BI for nature and climate. We address three BI issues critical to nature and climate in terms of conditionality, decoupling, and financing. First, the conditionality on nature and climate outcomes appears to contradict the defining criterion of unconditionality of a BI, although this contradiction may be resolved in those cases where the expected outcomes are only implicit. Second, the ecological outcome of BI remains elusive about decoupling of emissions and biodiversity loss from economic growth. Third, financing a BI for “nature and climate” from sources that are carbon intensive and degrade the ecosystem may impose limits on ecological and financial sustainability and is critical in enabling a BI to achieve greater ecological benefits. The paper illustrates and provides insights into all three issues considered with selected theoretical and practical global cases of BI. |
| Date: | 2022–10–24 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:bre43&r=sea |
| By: | Florian Brandl (HCM - Hausdorff Center for Mathematics - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn); Felix Brandt (TUM - Technische Universität Munchen - Université Technique de Munich [Munich, Allemagne]); Matthias Greger (TUM - Technische Universität Munchen - Université Technique de Munich [Munich, Allemagne]); Dominik Peters (LAMSADE - Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour l'aide à la décision - Université Paris Dauphine-PSL - PSL - Université Paris sciences et lettres - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique); Christian Stricker (TUM - Technische Universität Munchen - Université Technique de Munich [Munich, Allemagne]); Warut Suksompong (NUS - National University of Singapore) |
| Abstract: | We study a mechanism design problem where a community of agents wishes to fund public projects via voluntary monetary contributions by the community members. This serves as a model for public expenditure without an exogenously available budget, such as participatory budgeting or voluntary tax programs, as well as donor coordination when interpreting charities as public projects and donations as contributions. Our aim is to identify a mutually beneficial distribution of the individual contributions. In the preference aggregation problem that we study, agents with linear utility functions over projects report the amount of their contribution, and the mechanism determines a socially optimal distribution of the money. We identify a specific mechanism-the Nash product rule-which picks the distribution that maximizes the product of the agents' utilities. This rule is Pareto efficient and incentivizes agents to contribute their entire budget while spending each agent's contribution only on projects the agent finds acceptable. |
| Date: | 2022 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:hal:journl:hal-03818329&r=sea |