|
on South East Asia |
| By: | International Monetary Fund |
| Abstract: | The Philippines is highly vulnerable to risks from climate change. The Philippines is categorized as one of the world’s most vulnerable countries to climate change and natural disasters, especially typhoons. Depending on where a severe typhoon hits the Philippines, it could potentially cause a systemic impact. All major cities and most of the population reside on the coastline, including the metropolitan Manila area where about 60 percent of economic activities take place. On the other hand, exposures to transition risk are concentrated in the coal-based power generation sector and the government’s licensing policy to build new power plants. |
| Date: | 2022–06–03 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:imf:imfscr:2022/154&r= |
| By: | International Monetary Fund |
| Abstract: | A follow-up technical assistance (TA) mission to the Ministry of Economy and Finance (MEF) was conducted remotely during 12 days over the period of April 26–July 15, 20211. This activity was part of Cambodia’s participation in the Japan-funded Government Finance Statistics (GFS) and Public Sector Debt Statistics (PSDS) Project for selected Asian countries (JSA3)2. The mission liaised with Mr. Alexandros Mourmouras, Director of the Capacity Development Office in Thailand (CDOT), Mr. Rifaat Basanti, the IMF Regional JSA3 GFS/PSDS Project Manager, Ms. Delphine Anne Moretti, the IMF Regional Public Financial Management (PFM) Advisor for Southeast Asia, and Mr. Sean Craig, Macroeconomic Advisor – all in the CDOT, and Mr. Yasuhisa Ojima, the IMF’s Resident Representative for Cambodia. The mission would like to thank the authorities for their excellent collaboration and support. |
| Keywords: | IMF capacity development office; IMF's Statistics Department; IMF Statistics Department; A. reconciling government deposit; authorities of Cambodia; Government finance statistics; Environment spending; Financial statements; Budget planning and preparation; Global; Southeast Asia |
| Date: | 2022–05–26 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:imf:imfscr:2022/149&r= |
| By: | ramdhani, ulfa |
| Abstract: | Koperasi adalah badan bisnis beserta yang bertumpu dalam prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.Berbagai kelebihan yg dimiliki oleh koperasi seperti efisiensi biaya serta menurut peningkatan economies of scale jelas menjadikan koperasi menjadi sebuah bentuk badan bisnis yg sangat prospekrif pada Indonesia. Namun, menurut kelebihan tadi justru koperasimasih sangat sulit buat berkembang pada Indonesia. |
| Date: | 2022–05–25 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:tsgwb&r= |
| By: | Amalia, Muhlisatul |
| Abstract: | Koperasi Indonesia merupakan badan usaha asli Indonesia yang sangat khas dan sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karenanya, maka Koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. |
| Date: | 2022–05–24 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:5m2wq&r= |
| By: | , Mirnawati |
| Abstract: | Kebijakan pembangunan selama pemerintahan Orde Baru sampai Reformasi yang lebih menekankan pada aspek pertumbuhan daripada aspek pemerataan, di satu sisi memang telah membawa kemajuan perekonomian Indonesia yang sangat pesat dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% pertahun. Tetapi di sisi lain, kebijakan itu telah menciptakan kesenjangan, yaitu adanya perbedaan kelas antara kaya dan miskin, antara ekonomi kuat dengan ekonomi lemah, antara konglomerasi yang monopolistis dan ekonomi rakyat yang sangat tertinggal. |
| Date: | 2022–05–25 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:phwe2&r= |
| By: | khasanah, uswatun |
| Abstract: | xMasalah Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utama nya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya.Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapai hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan |
| Date: | 2022–05–24 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:4bcmx&r= |
| By: | ramdhani, ulfa |
| Abstract: | ekonomi kerakyatan dikembangkan melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yg bertujuan buat melepaskan rakyat menurut belenggu kapitalisme dunia dalam masa itu. Perhatian terhadap sistem ekonomi kerakyatan dicurahkan oleh Bung Hatta yg mengatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia dalam hakekatnya adalah pembangunan ekonomi kerakyatan. Maka yg perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi umumnya menurut ekonomi kolonial atau semacamnya ke ekonomi nasional yg berkerakyatan |
| Date: | 2022–05–25 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:5y42p&r= |
| By: | Rasyid, Andi Syahrul Ramadhan |
| Abstract: | Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. |
| Date: | 2022–05–23 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:hvc3w&r= |
| By: | ramadan, Fauzia laily; Kurniawan, Rachmad Risqy |
| Abstract: | Cooking oil is one of the nine staple commodities (SEMBAKO) which is strategic and multipurpose which concerns the welfare of the community. These two properties make cooking oil a commodity that has an important role in the Indonesian economy. As the largest producer of crude palm oil, Indonesia is currently enjoying an upward trend in palm oil prices on the world market. Unfortunately, the rapid development of the palm oil industry in Indonesia is not accompanied by transparency of authorities and weak governance. The price of cooking oil in recent years has increased quite high. The cooking oil crisis is almost evenly distributed in almost all cities in a country that is one of the largest producers of palm oil in the world. With the condition of the price of cooking oil that is increasingly soaring, it makes a number of business actors increasingly difficult to obtain it. So that many of the household consumers and industrial consumers, especially the food processing industry, use used cooking oil (used oil) to be reused, as a result the quality of the resulting product decreases. Because if business actors increase the price of food, it will affect the interest of buyers. |
| Date: | 2022–05–23 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:pk83z&r= |
| By: | Nur, Yahya |
| Abstract: | Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Dalam persaingan global sekarang ini, koperasi juga harus mengemban misi negara yang sangat berat, yaitu sebagai sakaguru perekonomian nasional, atau tiangnya perekonomian nasional, atau dasar ekonomi nasional. Dalam Pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa tujuan koperasi di Indonesia adalah: “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Di Indonesia, koperasi mempunyai beberapa jenis, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah meniadakan praktek rentenir. Pengertian reantenir adalah pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. |
| Date: | 2022–04–18 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:bx3r6&r= |
| By: | Nur, Yahya |
| Abstract: | Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalamkegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yangsejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupununtuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersamadari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usahauntuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut,maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi didalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memilikikemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkanKoperasi masih menghadapai hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksikhususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai sokoguru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang yangdituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 . |
| Date: | 2022–04–18 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:2nckb&r= |
| By: | Ameliah, Nurul |
| Abstract: | Perubahan sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi yang tertuang dalam UU 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, kemudian direvisi menjadi UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdampak terhadap pemekaran wilayah diberbagai daerah. Dalam upaya pemekaran provinsi dan kabupaten baru, tarik-menarik antara kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran daerah sebagai akibat dari otonomi daerah meningkatkan suhu dan iklim politik di tingkat lokal. Melalui penelitian studi pustaka teoritis otonomi daerah dan konsep pemekaran wilayah, didapatkan suatu pemahaman yang mendalam terkait kondisi pemekaran daerah di Indonesia. Isu kesejahteraan dan pembangunan daerah menjadi modus elit untuk mendorong pemekaran daerah. Tantangan kedepan pemekaran wilayah perlu dilakukan moratorium kembali, agar semangat pemekaran wilayah di Indonesia tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik sesaat. |
| Date: | 2022–04–16 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:q3sey&r= |
| By: | Ihsan, Ahmad |
| Abstract: | Salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia adalah koperasi. menurut bapak proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang, dengan adanya badan usaha koperasi, menandai terwujudnya demokrasi ekonomi dengan mengutamakan sifat kebersamaan dan gotong royong sebagai cerminan bangsa Indonesia.Bagi Masyarakat Indonesia sendiri, Koperasi sudah tidak asing lagi, karena masyarakat banayak yang sudah merasakan jasa Koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang lintah darat. Adapun salah satu ciri koperasi yaitu merupakan kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Struktur Organisasi dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas, dan manajer atau pengelola. Pembagian Kerja/tugas dalam koperasi dibagi sebagai pengurus, ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang usaha, dan pengawas. Adapun hubungan kerja dalam koperasi yaitu hubungan antara anggota dan pengurus, hubunga antara anggota dan badan pemeriksaan, dan hubungan antara pengurus dan badan pemeriksa |
| Date: | 2022–04–19 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ynwgr&r= |
| By: | Basuki, Garry Fernando Jaya Saputra (Bina Nusantara University) |
| Abstract: | Geprek Bensu ini sudah memiliki 133 cabang di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia dan Hongkong. Banyak konsumen ramai berdatangan karena Geprek Bensu ini menyediakan berbagai macam varian makanan yang unik dan harga yang dijual relatif ekonomis. Geprek Bensu ini sudah terbilang sukses dalam bidang Kuliner nya karena banyak sekali orang yang berminat untuk mencoba produknya. Geprek Bensu ini selalu memperhatikan lingkungan sekitar dengan diadakannya seperti Menu Paket khusus PSBB yang dikala itu lagi ketatnya PSBB di Indonesia Geprek Bensu menjual dengan harga yang murah agar konsumen dapat merasakan varian baru yang dikeluarkan oleh Geprek Bensu tersebut. Selain itu Geprek Bensu dapat dipesan juga melalui online seperti Go-Food dan Shopee Food untuk memudahkan consumer untuk memesan tanpa keluar dari rumah. Geprek Bensu ini cocok untuk dikonsumsi dari berbagai kalangan seperti anak kecil, anak remaja serta orang dewasa. |
| Date: | 2022–04–16 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:wtr45&r= |
| By: | Salsabilah, Sisca Aryananta |
| Abstract: | Es Teh Indonesia adalah minuman berbahan dasar teh yang disajikan dengan beragam rasa lalu dikemas dalam gelas plastik berukuran 650 ml. Es Teh Indonesia terus mengeluarkan inovasi varian rasa baru, hingga saat ini mereka mempunyai varian rasa hampir kurang lebih 22 varian yang dibuat. brand lokal Es Teh Indonesia dengan product "Tea To Go" yang menawarkan berbagai varian teh dengan inovasi baru menjadi produk yang istimewa. Perusahaan Es Teh Indonesia memilki sebuah business model canvas dengan 9 elemen di dalam nya yang menjelaskan mengenai customer segment, value proposition, key resources, key partner, dan lainnya. |
| Date: | 2022–04–17 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:my36r&r= |
| By: | Ramadhona, Indah |
| Abstract: | Pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menetukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Secara umum struktur dan tatanan manajemen koperasi Indonesia dapat dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu : rapat Anggota, pengurus, pengawas, pengelola (Manajer). |
| Date: | 2022–04–18 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:63hb2&r= |
| By: | Ameliah, Nurul |
| Abstract: | Perubahan sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi yang tertuang dalam UU 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, kemudian direvisi menjadi UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdampak terhadap pemekaran wilayah diberbagai daerah. Dalam upaya pemekaran provinsi dan kabupaten baru, tarik-menarik antara kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran daerah sebagai akibat dari otonomi daerah meningkatkan suhu dan iklim politik di tingkat lokal. Melalui penelitian studi pustaka teoritis otonomi daerah dan konsep pemekaran wilayah, didapatkan suatu pemahaman yang mendalam terkait kondisi pemekaran daerah di Indonesia. Isu kesejahteraan dan pembangunan daerah menjadi modus elit untuk mendorong pemekaran daerah. Tantangan kedepan pemekaran wilayah perlu dilakukan moratorium kembali, agar semangat pemekaran wilayah di Indonesia tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik sesaat. |
| Date: | 2022–04–16 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:unv6d&r= |
| By: | Ramadhani, Vania Annisa |
| Abstract: | Chatime merupakan penyedia minuman brewed tea asal Taiwan yang menghadirkan lebih dari 50 varian rasa. Di Indonesia, Chatime merupakan salah satu bisnis unit di bawah payung Kawan Lama Group yang telah hadir sejak tahun 2011. Saat ini Chatime sudah tersebar di 60 kota dan memiliki kurang lebih 400 gerai. Sejak hadir di Indonesia pada tahun 2011 sampai sekarang bisnis ini terus bertahan bahkan semakin berkembang, dilihat dari bertambahnya gerai yang semakin banyak. Bahkan jumlah gerai yang ada di Indonesia melebihi jumlah yang ada di negara asalnya yaitu Taiwan. Konsep gerai yang unik dan minimalis dapat menarik perhatian konsumen, selain itu pelayanan yang diberikan juga selalu memuaskan. |
| Date: | 2022–04–17 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:3284d&r= |
| By: | Hanafi, Kaisan Saaduddin Yazid |
| Abstract: | Celcius ini merupakan fashion brand asal indonesia dibawah naungan AMS Group. Celcius ini pertama kali berdiri pada 2004 di Manado, Celcius ini sudah lebih dari 60 store di indonesia dan rata rata storenya berada di Mall. Produk yang dihasilkan oleh Celcius mempunyai kelas. Banyak orang yang menyangka Celcius ini merupakan produk luar karena produk yang dihasilkan bagus padahal brand ini dari indonesia. Disini kualitas produknya sangat bagus tetapi harga yang diberikan itu cukup murah, jadi sangat worth it. Celcius selalu memberikan produk yang fresh dipadupadankan dengan urban lifestyle dan streetwear. Serta model/ desainnya yang diberikan juga sudah berkembang, karena dulu itu rata rata produk disini itu kebanyakan memiliki desain dengan ada nama brandnya, dan makin kesini sudah mulai banyak produk yang desainnya tidak hanya menampilkan nama brandnya saja, tetapi sudah berinovasi dengan gambar/ tulisan lainnya |
| Date: | 2022–04–16 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:5zysd&r= |
| By: | , Mirnawati |
| Abstract: | Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian, yang lahir sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi pada abad ke-19. Di Indonesia koperasi merupakan sarana pembangunan perekonomian Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi Nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| Date: | 2022–04–17 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:3u2q8&r= |
| By: | B, Yusril Ananta. |
| Abstract: | Otonomi daerah dikonsepkan sebagai pemberian hak dan kewenangan serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan otonomi daerah harus memperhatikan asas otonomi darah yaitu desentralisasi,dekonsentrasi dan tugas pembantuan. otonomi daerah diberlakukan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing, mempercepat kesejahteraan, mengembangkan nilai-nilai kedaerahan dan lain sebagainya. pada konteks inilah pembentukan daerah jangan sampai menjadi penghambat tujuan mulia dari otonom daerah. Apalagi jika pembentukan daerah hanya untuk melayani peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah itu sendiri sehinggan melupakan kesejahteraan rakyat. Pada tulisan ini difokuskan pada pembahasan efektifitas pembentukan daerah dalam upaya mendukung otonomi daerah di indonesia. pendekatan efektifitas dimaksudkan untuk melahirkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan daerah otonomi darah baru. Dengan penulusuran ini maka akan bisa dilihat sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi efektitifitas daerah yang sudah terbentuk untuk dijadikan evaluasi kedepannya. |
| Date: | 2022–04–16 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:67k83&r= |
| By: | Yusmiana, Gusti; Islami, Adelia Nurul |
| Abstract: | Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat, mempunyai peran yang sangat penting. Lembaga perbankan merupakan intisari dari sistem keuangan setiap negara. Menurut Thomas, bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan se |
| Date: | 2022–04–18 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:h8prz&r= |
| By: | khasanah, uswatun |
| Abstract: | Sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasar pada kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila. Yayasan sebagai salah satu badan hukum memiliki peran dan fungsi dalam pembangunan berkonsekuensi untuk melaksanakan seluruh kaidah ormas, yakni sebagai organisasi nirlaba yang sehat, dijalankan secara demokratis, professional, mandiri, keterbukaan serta sebagai organisasi yang dijalankan dengan prinsip akuntabel. |
| Date: | 2022–05–24 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:xuv7k&r= |
| By: | Madhonaa, Indah Ra |
| Abstract: | Kerjasama koperasi tersebut ada yang bersifat horizontal dan vertikal, bahkan sebagai konsekuensi dalam melakukan kerjasama tersebut menghendaki untuk dibentuknya wadah organisasi baru untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Koperasi Di Indonesia bekerjasama dengan baik dengan sesama koperasi maupun dengan badan usaha lain yang bukan koperasi. Kerjasama dibidang usaha antar koperasi dapat dilakukan dengan cara membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Maka kesimpulan pengertian kerjasama koperasi dibidang usaha yaitu pada dasarnya segala bentuk kerja sama yang bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar, dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya dari suatu suasana hidup berkumpul. |
| Date: | 2022–04–18 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:knv75&r= |
| By: | International Monetary Fund |
| Abstract: | The Philippines is a dynamic economy with a relatively smaller financial system than other Asian emerging market economies, dominated by banks. The total assets of the system amount to 126 percent of GDP. However, bank credit is just over 50 percent of GDP and mostly goes to nonfinancial corporates (NFCs). Banks are also tightly interlinked with NFCs through conglomerate ownerships. Access to finance for individuals is significantly lower than comparator systems, with only a third of adults having formal accounts. Non-bank financial institutions and capital markets—especially bond markets—are substantially less developed than banks. The Fintech ecosystem is nascent. |
| Date: | 2022–06–03 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:imf:imfscr:2022/155&r= |
| By: | Nur, Yahya |
| Abstract: | Koperasi syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat menjadi forum ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan bisnis-bisnis produktif & investasi menggunakan berdasar prinsip syariah. Keberadaan koperasi syariah dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah pada Indonesia nir didukung sang faktor-faktor pendukung yang memungkinkan forum mikro ini untuk terus berkembang & berjalan menggunakan baik. Fakta yang terdapat pada lapangan memberitahukan poly koperasi syariah yang karam & bubar. Dengan melihat fenomena pada atas ,perkembangan koperasi syariah dipandang belum sepenuhnya sanggup menjawab duduk perkara real ekonomi yang terdapat pada kalangan masyarakat. Hal ini ditimbulkan sang beberapa faktor antara lain, belum memadainya sumber daya insan yang terdidik & profesional, menyangkut manajemen asal daya insan & pengembangan budaya serta jiwa wirausaha bangsa kita yang masih lemah, Permodalan (dana) yang nisbi mini & terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan LKMS dengan operasionalisasi di lapangan, taraf agama yang masih rendah berdasarkan umat Islam & secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan forum keuangan syariah dengan cara sistematis & proporsional. |
| Date: | 2022–04–18 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:jwfbe&r= |
| By: | Dieter, Heribert |
| Abstract: | The signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) on 15 November 2020 establishes the world's largest free trade area. The agreement was hailed as an important step forward for the international trade system: protectionism is no longer the only visible option for the third decade of the twenty-first century. But RCEP is a relatively weak instrument. It consolidates existing trade agreements in the region, but does not represent a breakthrough to a liberal economic space. It lacks the potential to make the Asia-Pacific region into a monolithic trading bloc, nor does it contribute to overcoming growing political tensions in the Indo-Pacific. |
| Date: | 2021 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:zbw:swpcom:32021&r= |
| By: | putri, Aulia ananda |
| Abstract: | Keadaan perekonomian global yang terjadi saat ini dirasakan sangat merosot tajam sehingga mengakibatkan kondisi perekonomian disetiap negara menjadi tidak stabil, terutama pada negara-negara berkembang. Agar tetap mampu bertahan pada situasi seperti ini maka diperlukan usaha yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki perekonomian negaranya demi mencapai kesejahteraan rakyat. Pesatnya perkembangan global diharapkan agar negara-negara berkembang dengan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi, sehingga tidak ketinggalan dari negara lain. Negara Indonesia belum mampu menyeimbangkan dalam hal perkembangan sehingga perekonomiannya pun belum menunjukan hasil yang memuaskan. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan meminta bantuan modal dari pihak asing dan menjual asset negara dengan alasan untuk memperbaiki perekonomian nasional pun belum mampu menghasilkan keadaan perekonomian yang lebih baik. Kata Kunci : Perekonomian,Pemerintah |
| Date: | 2022–04–17 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:xfs5h&r= |
| By: | Hoàng, Vương Quân |
| Abstract: | Kết quả của dự án nghiên cứu này về sau đăng trên Tạp chí Ứng dụng Toán học (Vietnam Journal of Mathematical Applications) của Hội Toán học Việt Nam, năm 2006. |
| Date: | 2022–04–18 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:r7s69&r= |
| By: | Kaytirout, Natalia Ire |
| Abstract: | Tanihub merupakan salah satu aplikasi e-commerce yang diciptakan untuk melakukan transaksi produk pertanian, peternakan, serta produk bahan pangan lainnya yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja sayur, buah, lauk pauk dan lain-lainya secara instan. Tanihub Group merupakan sebuah grup perusahaan agriculture technology. Salah satu platform yang menghubungkan para petani dengan para konsumen yang diciptakan sebagai startup agritech and e-grocery sejak tahun 2016 ini didirikan oleh Pamitra Wineka bersama William Setiawan, Michael Jovan Sugianto, Miftahul Choiri, Ivan Arie dan Sustiawan. Latar belakang didirikannya startup Tanihub pun karena adanya keinginan untuk menyejahterakan sekelompok petani dengan cara membantu memasarkan produk-produknya. Para pendiri juga ingin memotong proses panjang dari produk-produk pertanian ke tangan konsumen sehingga para petani dapat mendapatkan keuntungan utuh. Ditengah sulitnya perekonomian Indonesia akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi kurang lebih 2 tahun terkahir ini, Tanihub mampu menjadi salah satu bisnis yang berhasil memperoleh perpanjangan pendanaan Seri A atau Seri A plus sebesar kurang lebih Rp284,6 miliar dan juga telah merampungkan pendanaan Seri B untuk mendukung ekspansi bisnis senilai Rp 942 miliar. Selain itu di tahun 2021, Tanihub juga masuk dalam LinkedIn Top Startups 2021 karena dinilai mampu bertumbuh dan berhasil menarik investasi, serta merekrut pencari kerja dalam masa Pandemi COVID-19, sehingga membuat Tanihub dinilai memiliki potensi pertumbuhan bisnis yang pesat dan menjanjikan. |
| Date: | 2022–04–16 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:pfbav&r= |
| By: | , Rahmadana |
| Abstract: | Kerjasama, atau kooperasi merujuk pada praktik seseorang atau kelompok yang lebih besar yang bekerja di khayalak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama. Kerjasama Koperasi adalah hubungan antara perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum, baik antara koperasi dengan koperasi maupun koperasi dengan bukan koperasi dan di bidang usaha atau bukan di bidang usaha, karena membutuhkan bantuan orang lain atau organisasi lain dalam rangka meningkatkan kegiatan usahannya. Koperasi Di Indonesia bekerjasama dengan baik dengan sesama koperasi maupun dengan badan usaha lain yang bukan koperasi. Kerjasama dibidang usaha antar koperasi dapat dilakukan dengan cara membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Adapun kerja sama koperasi dengan pihak lain dapat dibagi tiga, yaitu : kerja sama di bidang usaha antarkoperasi, kerja sama bukan di bidang usaha antarkoperasi, dan kerja sama koperasi dengan bukan koperasi. |
| Date: | 2022–04–16 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:3efb9&r= |
| By: | , Rahmadana |
| Abstract: | Masyarakat merupakan sebuah organisasi yang merupakan kumpulan dari sejumlah individu yang tentunya memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani kehidupan, Sebelum terjun kedalam sebuah masyarakat. Koperasi adalah saka guru atau tiang utama penyangga ekonomi rakyat banyak. Organisasi Koperasi merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang bisnis (ekonomi) yang pembentukkannya secara esensi didasarkan pada menolong dirisendiri melalui solidaritas, effort dan individualitas, dalam menjalankan organisasi dan perusahaan. Bagi Masyarakat Indonesia sendiri, Koperasi sudah tidak asing lagi, karena masyarakat banayak yang sudah merasakan jasa Koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang lintah darat. Adapun salah satu ciri koperasi yaitu merupakan kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Struktur Organisasi dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas, dan manajer atau pengelola. Pembagian Kerja/tugas dalam koperasi dibagi sebagai pengurus, ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang usaha, dan pengawas. Adapun hubungan kerja dalam koperasi yaitu hubungan antara anggota dan pengurus, hubunga antara anggota dan badan pemeriksaan, dan hubungan antara pengurus dan badan pemeriksa. |
| Date: | 2022–04–16 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:mcxey&r= |
| By: | ramdhani, ulfa |
| Abstract: | Bagi Masyarakat Indonesia sendiri, Koperasi sudah tidak asing lagi, karena masyarakat banayak yg sudah merasakan jasa Koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang lintah darat. Secara harfiah Koperasi yg dari dari bahasa Inggris Coperation terdiri dari dua suku kata : Co yg berarti bersama, Operation = bekerja. Selain pengertian, dibawahini ada poly penjelasan mengenai fungsi, jenis & tujuan koperasi. Koperasi mengandung makna «kerja sama». Koperasi bersumber berdasarkan istilah co-operation yg artinya «kerja sama». Koperasi merupakan organisasio tonom dariorang-orangyangberhimpunbudaya secara beserta-sama melalui kegiatan bisnis yg dimilikidan dikendalikan secara demokratis. Melalui koperasi ini masyarakat bisa memulai usaha menggunakan cara meminjam kapital ke koperasiyangdimilikiolehmasyarakattersebut.Koperasi berdasarkan istilah asal koperasi, pada bahasa Inggrisnya terdiri berdasarkan dua istilah «co»berarti beserta & «operation» berarti bekerja sebagai akibatnya koperasi diartikan bekerja beserta adalah orang-orang yg terdapat pada pada organisasi koperasi buat mewujudkan tujuan.Koperasi melandaskan kegiatannya menurut prinsip gerakan ekonomi warga yg menurut asas kekeluargaan |
| Date: | 2022–04–16 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:wyde2&r= |
| By: | Brenneis, Karina; Irawan, Bambang; Wollni, Meike |
| Abstract: | Agricultural technologies frequently have been introduced via subsidies to accelerate diffusion and spur adoption in the presence of market inefficiencies or missing information. Yet, for agricultural technologies that mainly generate positive environmental effects, it is not clear how to encourage adoption, maintenance, and additional investments most effectively. This study addresses this gap by introducing two policy interventions to foster tree planting in an oil palm hotspot in Indonesia. In the first treatment, oil palm farmers receive information about native tree planting and three different native tree seedlings for free (subsidy treatment). In the second treatment, oil palm farmers receive the same information and the opportunity to buy three different native tree seedlings through an auction (price treatment). Results from negative binomial regressions reveal that a full subsidy leads to higher tree planting at first, but the results from a double hurdle model show that conditional on being planted there is no significant difference in survival rates between the two treatments. Our results further show that conditional on tree planting farmers in the price treatment apply a higher number of maintenance practices than farmers in the subsidy treatment. Finally, the subsidy treatment has a significantly negative effect on additional planting efforts. |
| Keywords: | technology adoption,policy analysis,auction,subsidies,negative binomial estimation |
| Date: | 2022 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:zbw:crc990:34&r= |
| By: | kasim, Habibah ibrahim |
| Abstract: | Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ekonomi adalah ilmu mengenai asas- asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau harta, seperti keuangan, perdagangan, dan perindustrian. Sedangkan apa itu makro merujuk pada jumlah atau ukuran yang besar. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa makro ekonomi adalah bahasan ilmu ekonomi berskala besar. Dengan kata lain, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Menurut bapak ekonomi dunia, Adam Smith, makro ekonomi adalah sebuah upaya untuk menganalisis suatu fenomena atau peristwa, biasanya guna mengetahui sebab akibat dari peristiwa tersebut. Sementara itu, menurut Budiono penulis buku Ekonomi Makro, apa itu ekonomi makro merujuk pada cabang ilmu untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara serta pokok-pokok ekonominya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena ekonomi makro adalah studi ekonomi secara menyeluruh dan dalam skala besar, sehingga ini sering dipakai sebagai instrumen analisis untuk merancang berbagai kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, hingga keseimbangan neraca negara. |
| Date: | 2022–04–18 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:sk756&r= |
| By: | Go, Eugenia (World Bank); Hill, Sam (World Bank); Jaber, Maria Hanna (Asian Development Bank); Jinjarak, Yothin (Asian Development Bank); Park, Donghyun (Asian Development Bank); Ragos, Anton (Asian Development Bank) |
| Abstract: | What are the salient features of developing Asia’s tax revenues and public expenditures? How do these compare with other economies and how have they been affected by the coronavirus disease (COVID-19) pandemic? To analyze these issues we assemble data across economies drawing on a range of sources to maximize temporal and coverage of economies. We find that while tax revenues in developing Asia steadily rose in the 2 decades before COVID-19, they continued to lag behind high-income economies and some developing peers. The region relies on indirect taxes, particularly consumption taxes, creating a relatively efficient but less progressive tax structure. Alongside these lower tax revenues, government expenditures on education and health were comparatively modest. Substantial fiscal policy stimulus in response to COVID-19 comprised both tax and expenditure measures which, combined with the impact of the downturn on revenues, has severely weakened public finances in many developing Asian economies. |
| Keywords: | tax revenue; government expenditure; pandemic crisis |
| JEL: | E62 H12 H20 H30 |
| Date: | 2022–06–21 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ris:adbewp:0665&r= |
| By: | Azifah, Nurul |
| Abstract: | Kerja sama antar koperasi merupakan salah satu koperasi yang telah disepakkati oleh ICA ( International Cooperative Alliance ). Prinsip ini selanjutnya mendasari prinsip-prisnsip koperasi yang ditetapkan oleh negara-negara anggota ICA termasuk Indonesia. Pada Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang perkoperasian “ kerjasama antar koperasi” merupakan salah satu prinsip pengembangan koperasi bersama-sama dengan prinsip pendidikan anggota koperasi |
| Date: | 2022–04–18 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:fzkxc&r= |
| By: | Brenneis, Karina; Edison, Edi; Asnawi, Rosyani; Wollni, Meike |
| Abstract: | Oil palm is the most significant boom crop in Southeast Asia and associated with tremendous negative environmental effects. These environmental effects can influence the environmental concern (EC) and pro-environmental behavior (PEB) of the local population in different ways. While various research has investigated rural-urban differences for EC and PEB, evidence is missing for societies in the Global South where rural and urban populations face similar environmental problems. This paper addresses the questions of what influences EC and PEB of residents living in a hotspot for oil palm cultivation with a special focus on the geographical residence in Indonesia. Our results from OLS regressions show that overall, rural residents directly involved in oil palm cultivation tend to be more concerned than the urban respondents. This is true for general EC, as well as for the oil palm-related EC, which points towards oil palm farmers being aware of the environmental repercussions of oil palm plantations. We also find that connectedness with nature, connectedness with oil palms, and preferences for homogenized landscapes are important factors that are correlated with EC. PEB is measured in terms of donations made to a local environmental organization. Our results, first of all, show strong positive correlations between EC measures and PEB. Furthermore, results reveal that rural respondents make significantly higher donations. In addition, a higher connectedness with oil palms decreases donations among our respondents, while the hours participated in other environmental activities correlate positively with donations. |
| Keywords: | environmental concern,pro-environmental behavior,rural-urban gap,hyperbolic sine transformation |
| Date: | 2022 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:zbw:crc990:35&r= |
| By: | Ramadhanie, Chairunissa; Kurniawan, Rachmad Risqy |
| Abstract: | The increasing development of technology is one of the reasons why there are many types and options of transportation. Indonesia is currently trying to advance and improve technology, one of which is in the field of transportation, namely bicycles. This can be seen from the various innovations and types in creating bicycles, such as wood-based in ancient times until now with aluminum, iron and even electricity which are used for daily needs as a trend, style or for health. Due to the increasing number of various innovations and types, the competition in the world of transportation, especially bicycles, is becoming very tight. Therefore, good operational management is needed in order to remain competitive and survive. Good operational management includes in terms of finance, marketing, quality. The Hankam Raya Bike Shop is a shop that sells bicycles and other bicycle needs. The technique used in this research is data collection using interview and documentation techniques. The results of research on operational management at the Raya Hankam Bike Shop show that operational management has run quite well even though there are some that are not included in the operational management decision theory. In the 10 operational management strategic decision theories, the theories include product design, quality management, location strategy, spatial strategy, human resources and job design, supply chain management, scheduling, inventory management and maintenance. Meanwhile, what is not included in the operational management decision theory is only process and capacity design. |
| Date: | 2022–05–23 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:9u8ax&r= |
| By: | Heiduk, Felix |
| Abstract: | Military installations have been attacked in various towns in Myanmar's interior over the past few days. Among other things, military airfields that the air force had used to attack ethnic minority rebel bases in the east and north of the country were fired upon. So far, no one has claimed responsibility for the attacks, but it can be assumed that they are connected to the newly formed alliance between the former democratic government and ethnic minorities. In view of this development, the violent conflicts in Myanmar threaten to spread from the border regions to the entire country, including large urban centres. If the violence were indeed to escalate in the coming weeks, Myanmar would be further destabilised politically, economically, and socially. |
| Date: | 2021 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:zbw:swpcom:352021&r= |
| By: | Ludger Schuknecht |
| Abstract: | In this study, I will look at the spending role of government and the outcomes of government activity in Europe and Asia. Public spending and performance patterns differ hugely across countries. Asian “tigers” and some advanced countries show low public spending coupled with strong performance indicators. Central and Eastern European “tiger” countries are also catching up strongly while featuring leaner and productive governments. Most advanced European Union (EU) countries feature higher spending with divergent performance. Several of the remaining European and Asian emerging economies have the potential to become the economic “tigers” of the future. |
| Date: | 2022–06 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ise:remwps:wp02332022&r= |
| By: | Piseth, Sok; Monyoudom, Yang; Tynarath, Houn |
| Abstract: | This study provides overall analysis and informs readers about Cambodia’s agri-food trade regarding recent structures of trade flows, new emerging potentials, main challenges, and impacts of COVID19. The main data source is BACI datasets produced by Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII), the French leading center research and expertise on the world economy. Cambodia is a net importer of agricultural products for the last several years, resulting in agricultural trade deficit of 1.26 billion US dollars in 2018. Top agricultural products for export include cassava, rice, rubber, nuts, and animal feeds. At the same time, Cambodia imports massive amounts of tobacco products (i.e. cigarette), sugar, non-alcoholic beverages, and beer. The country is seen to export low-value agricultural primary products (i.e. fresh manioc or sliced cassava) and import highvalue manufactured products and processed foods (i.e. starch, flour, and prepared meats). Comparing to neighboring countries, Cambodia still lags behind in terms of product quality, productivity, and export competitiveness due to low value addition, high costs of production, unfavorable transport conditions, burdensome of border documents, and market diversification. Cambodian’s economy faced negative growth for the first time in decades. The COVID-19 pandemic, however, does not hurt agricultural sector much in Cambodia. The Royal Government of Cambodia, during the pandemic, has banned export of white rice to ensure domestic consumption. The export of fragrant rice, on the other hand, was seen substantially increased in 2020. In late 2020, Cambodia has signed free trade agreement with China, allowing 340 agricultural products to enter Chinese market. However, there was a significant drop of manioc export from Cambodia. As policy recommendation, Cambodia should explore import substitution in processed foods to diverse its export structure that heavily depends on garments and primary agriculture. Consequently, promoting more investments in domestic processing industry of the primary agricultural products and enhancing current processing capacity are the foremost step to increase value-addition of agricultural sector. Cost of production including electricity, gas or oil, water, and quality transportation should be highly considered by relevant government ministries to achieve better efficiency of each stage of value chains. Technology in agriculture such as AI, drone, and farm-based technology is immensely needed to improve productivity and quality assurance of the products for commercialization. At broader perspective, not solely depending on regional or free trade agreements, Cambodia should explore further potential markets around the globe to expand its exports of agricultural products. Therefore, joint coordination among relevant government ministries and stakeholders is immensely needed to achieve the ambitious goal. |
| Keywords: | Agricultural and Food Policy, Demand and Price Analysis |
| Date: | 2021–11–01 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ags:miprrp:321061&r= |
| By: | Hilpert, Hanns Günther |
| Abstract: | Unterzeichnung des asiatisch-pazifischen Freihandelsabkommens RCEP am 15. November 2020, Vereinbarung eines Investitionsabkommens zwischen der EU und China (CAI) am 30. Dezember, und nun Erweiterungsperspektiven für das Transpazifische Partnerschaftsabkommen CPTPP - die Handelspolitik in und mit Asien nimmt sichtlich Fahrt auf. In der Großregion Ostasien, die aus Japan, Südkorea, China und der ASEAN-Gemeinschaft besteht, wird sich die ökonomische Integration über Handel, Investitionen, Lieferketten und digitale Vernetzung beschleunigen. Dagegen müssen die außen vor bleibenden Regionen Nordamerika, Europa und Indien befürchten, dass Handelsströme umgelenkt werden. Gleichzeitig ist die Geopolitik zu einem bestimmenden Faktor der Handelspolitik geworden. Jegliche Vereinbarung ist immer auch eine politische Positionierung im Kontext der sino-amerikanischen Rivalität oder zumindest eine Rückversicherung gegenüber kommerziellen bzw. technologischen Decoupling-Risiken. Welche wirtschaftlichen und politischen Perspektiven ergeben sich aus den Handels- und Investitionsabkommen? Welche Ziele und Strategien verfolgen die maßgeblichen Akteure? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Europas Handelspolitik? |
| Date: | 2021 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:zbw:swpakt:232021&r= |
| By: | International Monetary Fund |
| Abstract: | A virtual technical assistance (TA) mission supported by the IMF’s Asia and Pacific Department (APD) was conducted by the IMF Statistics Department (STA) and the Pacific Financial Technical Assistance Centre (PFTAC) during October 25 – November 2, 2021. The mission assisted the Department of Resources and Development (DoRD), National Statistics Office (NSO) improving the compilation and dissemination of Government Finance statistics (GFS) and Public Sector Debt Statistics (PSDS) according to the Government Finance Statistics Manual 2014 (GFSM2014) and the Public-Sector Debt Statistics Guide 2011 (PSDSG 2011). The mission was conducted under the Data for Decisions (D4D) trust fund,1 a multi-donor initiative aimed at strengthening the quality of national statistical outputs to better support economic policy making in low-and lower-middle income countries and the PFTAC GFS capacity development project. |
| Keywords: | gap analysis; statistics compilation; IMF's Statistics Department; World Bank staff; Federated States of Micronesia telecommunications cable corporation; Government finance statistics; PFM information systems; Public sector; Chart of accounts |
| Date: | 2022–05–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:imf:imfscr:2022/144&r= |
| By: | Dagli , Suzette (Asian Development Bank); Mariano, Paul (Asian Development Bank); Salvanera, Arjan Paulo (Asian Development Bank) |
| Abstract: | The paper applies quantile regression technique, specifically, quantile vector autoregression to stochastic debt sustainability analysis (DSA) and the construction of public debt fan charts. Stochastic approach to DSA typically uses standard ordinary least squares vector autoregression (OLS VAR) and “fan charts” to depict the upside and downside risks surrounding public debt projections due to uncertain macroeconomic conditions. These VAR models rely on constant coefficients and random variables that are independent and identically distributed. However, empirical evidence suggests that macroeconomic variables are characterized by nonlinearities and asymmetries that linear regression models, such as OLS VAR, may not capture. Many attempt to show how such nonlinearities can be accounted for by using quantile regression methods. Quantile regression allows for varying parameters for each quantile and facilitates the analysis of asymmetric dynamics. It is also a natural environment for stress testing exercises by estimating the reaction of the endogenous variable to tail shocks or future quantile realizations. |
| Keywords: | debt; quantile regression; fan charts |
| JEL: | C31 H63 H68 |
| Date: | 2022–06–08 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ris:adbewp:0664&r= |
| By: | International Monetary Fund |
| Abstract: | The Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP), together with the other financial sector regulators and the Department of Finance (DoF), made significant progress in developing a framework for macroprudential supervision. The BSP plays a central role as the bank and payment system supervisor, as well as macroprudential authority with with its financial stability mandate obtained in 2019, and the chair of inter-agency coordination mechanisms (Financial Stability Coordination Council, FSCC). The FSCC was established in 2011 as a voluntary interagency body (without decision-making powers) to coordinate macroprudential policies and crisis management and include the BSP, Securities Exchange Commission (SEC), Insurance Commission (IC), Philippine Deposit Insurance Commission (PDIC) and the DoF. Within the BSP, a financial stability “unit” (OSRM, established in 2017) works on macroprudential analysis and policy preparation. BSP’s Financial Stability Policy Committee (FSPC), a Monetary Board (MB) subcommittee established in 2020, decides on macroprudential issues, while policy decision making on monetary policy and financial sector supervision takes place in the MB. |
| Date: | 2022–06–03 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:imf:imfscr:2022/156&r= |
| By: | ; Kurniawan, Rachmad Risqy |
| Abstract: | Meningkatnya kelangkaan kelapa sawit diindonesia saat ini membuat harga minyak goreng melambung tinggi. Hal ini membuat masyarakat kecewa terhadap pemerintah. Oleh karna itu pemerintah mengumumkan harga subsidi minyak goreng yaitu Rp. 14.000 /liter tetapi itu juga membuat kegaduhan diberbagai supermarket dan minimarket di beberapa daerah, tidak terkecuali di Naga Swalayan Hankam. Oleh karna itu diperlukan manajemen operasional yang baik supaya tidak terjadi kerumunan yang akan membuat beberapa kerugian dari pihak karyawan dan costumernya. Manajemen operasional yang baik mencangkup dari segi perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasannya. Metode penelitian yang dilakukan adalah Analisa deskriptif umtuk memperlihatkan kinerja manajemen oprasiaonal di Naga Swalaan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara semistruktur, dimana informan tersebut dianggap paling tahu pada objek yang diteliti. |
| Date: | 2022–05–23 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:cq8tz&r= |
| By: | Mohammad, Wily; Maulidiyah, Nabilla Ryca (PT Chishiki NoHikari Indonesia) |
| Abstract: | Realizing decent work is goal number 8 in the SDGs. Employers are required by law to pay their employees a minimum monthly salary in return for work that has been completed or will be completed on their behalf. This research aims to identify the problem of decent work from the employment data of parents of UNPAD 2017 students. We will determine, based on the statistics, whether or not the job comprised decent work, whether or not there is imbalance in the wages, and what kinds of jobs give low and high wages. The conclusions are: (1) Using the 2018 Jakarta minimum wages, with data as many as 4959 Unpad students’ fathers in 2017, there is a decent work problem in the work of fathers because the wages are below the Jakarta minimum wages per month. The number is 465 fathers (9.38%). As much as 90.62% can be said to get decent work. (2) There is an imbalance in wages, which is Rp. 66,486,681.7. This also happens because of differences in work and the burden of responsibilities carried. Different jobs certainly produce different wages. (3) The job of parents of Unpad students in 2017 that provided the largest average wage was the DPR with a figure of Rp. 68,500,000. While the smallest is Laborers with a figure of Rp 2,013,318.3. (4) Unpad provides a solution for parents who have little or even no income by providing scholarships for students, information on scholarships available from external sources, and adjusting their tuition fees according to the economic conditions experienced by students and their parents. |
| Date: | 2022–05–22 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:7mzhg&r= |
| By: | CGIAR Research Program on Policies, Institutions, and Markets (PIM) |
| Abstract: | PIM had a productive final year centered on synthesizing findings while continuing to respond to demand on the impacts of COVID-19 and preparing the transition to the new CGIAR portfolio. PIM findings and engagement contributed to Myanmar’s response to COVID-19, South Africa’s policies on resilience to climate change, Tunisia's policies for pastoral development, a reform of Nigeria’s national agricultural research system, Ghana’s fish seed and farm certification system, gender strategies for three agricultural value chains in Honduras, and genome editing guidelines for the agricultural sector in four African countries. PIM research informed policy documents of FAO, IFAD, One CGIAR, the UK Government, the World Bank and the World Food Programme. PIM tools enabled more equitable co-management of 76 protected areas in Peru and informed World Bank social protection projects. Books on food security in Bangladesh and Malawi, trade in Latin America, African agricultural value chains and gender were published. 42 PIM synthesis briefs and notes were issued, summarizing research results in key thematic areas. PIM contributed 181 journal articles, 8 journal issues (on demand driven seed systems, China’s response to COVID-19, agriculture and food security in China under COVID-19, food loss and waste, landscape restoration, multistakeholder fora in forestry and two issues on gender), 15 book chapters and about 500 non-peer-reviewed outputs. 16 PIM webinars were organized. PIM’s contributions to the United Nations Food Systems Summit covered agricultural extension, food system innovations and digital technologies, the future of small farms, the science-policy interface, the cost of ending hunger by 2030, food waste and loss, management of the commons and gender. Building on past PIM investments in economywide modeling tools and social accounting matrices, PIM teams continued to assess the impacts of COVID-19 and policy responses at country level. Lessons learned from PIM country-level analyses on COVID-19’s impacts on food systems, poverty and diets are summarized in a chapter of the IFPRI 2022 book “COVID19 and global food security: Two years later†. A paper in partnership with the CGIAR COVID19 Hub reviewed the literature on agri-food value chains for evidence of fractures and resilience in response to the pandemic. The results of coordinated studies on the impacts of COVID-19 on value chains in different countries were published. Several cross-CGIAR outputs initiated by PIM speak to the fulfillment of PIM’s convening role as an integrating program: the CGIAR Foresight Report and CGIAR foresight website; several outputs produced through the CGIAR Community of Excellence on Seed Systems Development, and the CGIAR book “Advancing gender equality through agricultural and environmental research: Past, present, and future†are examples. Other examples of PIM global public goods produced in 2021 are 27 innovations at various stages of uptake, a cross-cutting effort to distill PIM lessons on migration; new or updated social accounting matrices for 25 countries; and lessons and tools on stakeholder platforms for natural resource governance. Independent reviews assessed the effectiveness of PIM’s partnerships and the use by partners of PIM’s work on economywide modelling, agricultural insurance, tenure and governance, and the Ag-Incentives database. |
| Keywords: | WORLD; Sustainable Development Goals; gender; youth; Coronavirus; coronavirus disease; Coronavirinae; COVID-19; capacity development; climate change; governance; social inclusion |
| Date: | 2022 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:fpr:annrep:pim2022&r= |