|
on South East Asia |
| By: | , israeni |
| Abstract: | Koperasi adalah salah satu wadah yang dapat menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggotanya. Koperasi memiliki banyak manfaat salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan salah satu ciri khas rakyat indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi adalah bentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan |
| Date: | 2022–04–13 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:4ynpk&r= |
| By: | putri, Aulia ananda |
| Abstract: | Koperasi sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan ini juga telah cukup banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong-royong. Koperasi sendiri di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Utomo. Pada perkembangan selanjutnya, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Moh. Hatta menjadi salah satu tokoh nasional yang dengan gigih mendukung kehadiran koperasi di Indonesia. Hal inilah yang menjadikannya sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 1 Secara resmi gerakan koperasi sendiri di Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang pada akhirnya dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia. (Supriyanto, 2007) |
| Date: | 2022–04–12 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:6v8sa&r= |
| By: | Ihsan, Ahmad |
| Abstract: | Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia sebagai lembaga yang mampu menggambarkan masyarakat yang sejahtera dengan produknya ketika diimplementasikan secara konsisten. Namun pengertian bank syariah di masyarakat masih ragu karena bank syariah sama dengan bank konvensional. Pemahaman yang kurang tepat dapat dijelaskan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Bank syari’ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari’ah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). |
| Date: | 2022–04–11 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:c89w2&r= |
| By: | , Ema |
| Abstract: | Gambaran umum perbankan syariah di Indonesia menjelaskan pengertian bank syariah peran bank syariah bagi perekonomian perkembangan bank syariah |
| Date: | 2022–04–13 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:r8w6v&r= |
| By: | Mai, Nhat Chi |
| Abstract: | In this study, we aimed to determine the influence of halal destination attributes (HDAs) on the behavioral intention of Muslim tourists and investigate the mediating effect of experience quality and satisfaction on the relationship between HDAs and the behavioral intention of Muslim tourists. The data were obtained through questionnaires distributed online to Muslim respondents who visited West Sumatra, Indonesia, in the past three years. A total of 200 valid questionnaires were selected for data analysis. The results showed that HDAs have a significant positive effect on experience quality and behavioral intention but showed a significant negative effect on destination satisfaction. Experience quality was found to have a significant positive effect on destination satisfaction but no significant effect on behavioral intention, and destination satisfaction had a significant positive effect on behavioral intention. The findings contribute to the theoretical development of halal tourism destinations and are expected to help halal destination marketers better understand the experiences and behaviors of Muslim tourists. |
| Date: | 2022–04–12 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:6784s&r= |
| By: | Annisa, Safira; Widayati, Ratna |
| Abstract: | The purpose of this research was to determine the implementation of Musyarakah working capital financing at PT. Bank Syariah Indonesia KC Padang. In analyzing the data, the author uses qualitative data analysis methods as a research method that describes descriptively the implementation of Musyarakah working capital financing at the PT. Bank Syariah Indonesia KC Padang. The results of this study there are several stages of procedures in the Implementation of Musyarakah Working Capital Financing at PT. Bank Syariah Indonesia KC Padang, namely submitting a financing application, financing feasibility analysis, the decision to grant Musyarakah working capital financing which is divided into two decisions, namely the financing decision is accepted and the decision is rejected. If the financing decision is accepted or rejected, it is submitted in writing by providing clear and thoughtful reasons. After the financing decision is approved, it will proceed to the stage of contract and disbursement of financing, supervision of financing and repayment of financing. |
| Date: | 2022–03–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:kyvjw&r= |
| By: | Sari, Nurintan Permata |
| Abstract: | Bank islam lahir sebagai solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. |
| Date: | 2022–04–03 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:47xnv&r= |
| By: | Ahmad, Rahmayani |
| Abstract: | Makalah ini berjudul koperasi, kopersi syariah, dan umkm. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim masih banyak yang belum mengetahui tentang lembaga keuangan syariah. Mayoritas penduduk Indonesia masih banyak yang menggunakan lembaga keuangan konvensioal dengan sistem bunga. Sementara dalam Islam sistem bunga tersebut adalah haram atau tidak diperbolehkan oleh aturan agama, karena itu muncullah lembaga keuangan berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami bagaiman konsep dan asas koperasi, koperasi syariah, dan umkm. Kata kunci: koperasi, umkm, koperasi syariah, lembaga keuangan |
| Date: | 2022–04–02 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:pa8eg&r= |
| By: | , Nurhamna |
| Abstract: | Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip muamalah islam. Bank islam lahir sebagai solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (baik dengan nasabahnya). Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank Islam |
| Date: | 2022–04–01 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:asytw&r= |
| By: | putri, Aulia ananda |
| Abstract: | Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong-royong. Koperasi sendiri di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Utomo. Pada perkembangan selanjutnya, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Moh. Hatta menjadi salah satu tokoh nasional yang dengan gigih mendukung kehadiran koperasi di Indonesia. Hal inilah yang menjadikannya sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 1 Secara resmi gerakan koperasi sendiri di Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang pada akhirnya dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia. (Supriyanto, 2007) |
| Date: | 2022–04–02 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ycsjr&r= |
| By: | putri, Aulia ananda |
| Abstract: | Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalamkegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yangsejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupununtuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersamadari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usahauntuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut,maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi didalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memilikikemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkanKoperasi masih menghadapai hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksikhususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai sokoguru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang yangdituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 . Citacita Koperasi memang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia.Meski selalu mendapat rintangan, namun Koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundangundangan yang digunakan.Perkembangan dan perubahan perundangundangan tersebut dimaksudkan agar dapatselalu mengikuti perkembangan jaman. |
| Date: | 2022–04–02 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:bsz3d&r= |
| By: | , HIJRIANI |
| Abstract: | Lembaga keuangan terdiri berdasarkan forum keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Berdasarkan aktivitas operasionalnya, lembaga keuangan bank dibagi menjadi 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. |
| Date: | 2022–04–02 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:bsp5c&r= |
| By: | Agnusia, Nur Adillah |
| Abstract: | Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. |
| Date: | 2022–04–01 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:cjrg2&r= |
| By: | Maharani, Whenny Amelya |
| Abstract: | Koperasi syariah dalam kegiatan usahanya bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan dan investasi dengan sistem bagi hasil atau lebih dikenal dengan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). Produk-produk yang terdapat di koperasi yaitu mudharabah atau simpanan dengan bagi hasil, murabahah atau jual beli. Sistem operasional yang digunakan berbeda dari koperasi umum, dari sistem konvensional ke sistem syari’ah yang sesuai dengan aturan Islam berdasarkan pengertian dari kementrian koperasi.Koperasi syariah yang telah berkembang sejak beberapa tahun terakhir ini memiliki karakter unik dan spesifik serta memberikan warna bagi perekonomian Indonesia. Karena karakternya, sistem ini dinilai memiliki prospek yang menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan. Prospek menjanjikan ini dinilai karena koperasi syariah memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi dan sosial. Sebagai lembaga keuangan yang berusaha meraup keuntungan dalam fungsi ekonominya, koperasi syariah juga memberdayakan sumber daya manusia dalam fungsi sosialnya. Koperasi juga mampu melakukan penghimpunan dana sosial seperti Zakat, Infaq, Sodakoh dan Wakaf dikutip dalam Insan Koperasi Syariah Indonesia (Ikosindo). |
| Date: | 2022–04–02 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:zxabe&r= |
| By: | Putra, Yosep Eka; Mulfa, Dahnia Rizki |
| Abstract: | The purpose of this study was to determine how the financial performance of PT. Bank Perkreditan Rakyat Lengayang. This study uses a ratio analysis method, namely the profitability ratio which consists of Ratio On Assets and Ratio On Equity. The type of data used is secondary data obtained from the financial statements of PT. Bank Perkreditan Rakyat Lengayag in 2018-2020. The results of the study show that the profitability ratio, namely the Ratio On Assets in 2018-2020, has reached the standard set by Bank Indonesia with an average value of 2.40%. The Ratio On Equity in 2018-2020 has also reached the standard set by Bank Indonesia with an average value of 18.05%. This shows the financial performance of PT. Lengayang Rural Bank is good, because the bank is able to generate profits above the standards set by Bank Indonesia. |
| Date: | 2022–03–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:qhjtb&r= |
| By: | Cooper, Tarni |
| Abstract: | African swine fever (ASF) is a highly fatal disease of pigs, with no effective treatment or vaccine. Since it emerged in China in 2018 the disease has killed millions of pigs across 13 countries in the Asia Pacific Region where the overwhelming majority of pig-keepers are smallholders. The impact in numbers, such as financial cost to the industry and national protein deficits, is staggering, and the lesser-reported human impacts are profound. This presentation gives an overview of pilot applications of the Socioeconomic and Livelihood Impact Assessment (SELIA) framework to ASF in the Philippines and Timor-Leste. In Timor-Leste, university and government researchers applied spatial group model building techniques to yield insights into the dynamics of ASF impact. With a range of stakeholders, the group prioritised problems associated with ASF and then developed causal-loop diagrams to identify important relationships and identify potential leverage points for intervention. Important features included building trust between farmers and the government veterinary services, strengthening veterinary services, and providing cash grants to farmers conditional on biosecurity investments. In the Philippines, university and government researchers applied a suite of participatory tools with farmers and associated value chain actors to develop a rich understanding of the impact of ASF along value chains. While overwhelmingly negative, the livelihood impacts of ASF were not equal among value chain actors, thus suggesting the need for tailored support. Another important finding for further consideration was around the need for sensitive and safe pig-depopulation practices to reduce the distress of affected farming communities and veterinary staff. |
| Keywords: | Food Security and Poverty, Livestock Production/Industries |
| Date: | 2021 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ags:cfcp21:320499&r= |
| By: | , Muhajir |
| Abstract: | Koperasi mungkin sudah tidak asing bagi masyarakat. Namun sering ditemukan, realita bahwa baik masyarakat maupun pengelola koperasi banyak yang tidak memahami inti koperasi yang sebenarnya, sehingga seringkali koperasi dijalankan tidak mengikuti aturan dan norma koperasi yang sesungguhnya. Jenis-jenis koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain itu menurut PP No. 60 Tahun 1959 Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, terdapat jenis koperasi yang ditekankan pada lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggota sesuatu koperasi. Di Indonesia pada umumnya hampir semua jenis koperasi melakukan penjenjangan sampai dengan tingkat induk atau setingkat dengan induk. |
| Date: | 2022–03–23 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:kse2f&r= |
| By: | Jannah, Miftahul |
| Abstract: | Koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional. Pada awal kemerdekaan Indonesia, koperasi diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Setelah itu, terjadi beberapa peraturan mengenai koperasi tersebut mengalami beberapa pergantian, mulai dari dihapusnya Undang-undang tersebut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perkoperasian, kemudian oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penjelasan bidang usaha koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan tujuan pendirinya. Pada umumnya, bidang usaha koperasi meliputi bidang produksi, konsumsi, perkreditan dan jasa. Atas dasar inilah diadakan pembagian jenis, bentuk serta tujuan organisasi yang akan dijelaskan dalam makalah ini. |
| Date: | 2022–03–25 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:pxkbv&r= |
| By: | Indah, Ramadhona |
| Abstract: | Perbankan mempunyai peranan yang penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, dunia perbankan dapat menjembatani antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang klebihan dana. Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan Sistem Ekonomi Islam, dan dalam melakukan transaksi perbankan tersebut mengacu pada prinsip profit loss sharing. Di Indonesia sendiri, bank syariah Sudah mulai berkembang pesat, apalagi saat Bank Syariah terbukti tidak terpengaruh dampak dari krisis ekonomi. |
| Date: | 2022–04–13 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:z6x2g&r= |
| By: | H, Yuris Huswatun |
| Abstract: | Koperasi Di Indonesia bekerjasama dengan baik dengan sesama koperasi maupun dengan badan usaha lain yang bukan koperasi. Kerjasama dibidang usaha antar koperasi dapat dilakukan dengan cara membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Dimana masing-masing jenis koperasi dapat menggalang persatuan dan kerjasama dibidang usaha maupun non usaha diantara sesama mereka dan bahwa keberadaan induk tersebut dapat mewakili kepentingan masing?masing jenis koperasi pada tingkat nasional. Kerjasama koperasi tersebut ada yang bersifat horizontal dan vertikal, bahkan sebagai konsekuensi dalam melakukan kerjasama tersebut menghendaki untuk dibentuknya wadah organisasi baru untuk mengembangkan kegiatan usahanya. |
| Date: | 2022–04–11 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:wfyjc&r= |
| By: | Maharani, Whenny Amelya |
| Abstract: | Koperasi Di Indonesia bekerjasama dengan baik dengan sesama koperasi maupun dengan badan usaha lain yang bukan koperasi. Kerjasama dibidang usaha antar koperasi dapat dilakukan dengan cara membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Dimana masing-masing jenis koperasi dapat menggalang persatuan dan kerjasama dibidang usaha maupun non usaha diantara sesama mereka dan bahwa keberadaan induk tersebut dapat mewakili kepentingan masing-masing jenis koperasi pada tingkat nasional. Kerjasama koperasi tersebut ada yang bersifat horizontal dan vertikal, bahkan sebagai konsekuensi dalam melakukan kerjasama tersebut menghendaki untuk dibentuknya wadah organisasi baru untuk mengembangkan kegiatan usahanya. |
| Date: | 2022–04–02 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:db6xm&r= |
| By: | Mitra, Devashish (Syracuse University); Pham, Hoang (Oregon State University); Ural Marchand, Beyza (University of Alberta, Department of Economics) |
| Abstract: | Using eight rounds of the Vietnam Household Living Standards Surveys (VHLSSs) spanning 16 years and exploiting the US Vietnam Bilateral Trade Agreement (BTA) in 2001 as a large export shock, we investigate the impact of this shock on intergenerational occupational mobility in Vietnam employing a difference-in-differences research design. Our analysis suggests that the BTA has led to substantial upward occupational mobility, allowing both sons and daughters to have better occupations than their parents, with the effects being larger for daughter-mother pairs. The effect is larger in the long-run compared to the short-run. We find evidence that the driving force is an increase in skill demand via gender-biased expansion in export volumes. The effects are largely driven by intersectoral resource reallocation rather than within-sector upgrades. In addition, the BTA induced a higher likelihood of college education for both sons and daughters, but of vocational training only for sons. Overall, the BTA shock accounts for 36% of the overall increase in mobility for both genders. Our results control for Vietnam's own tariff reductions, which do not seem to have any statistically significant impact on mobility. |
| Keywords: | International Trade; Export Market Access; Intergenerational Mobility |
| JEL: | F13 F16 F66 J62 O19 |
| Date: | 2022–04–26 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ris:albaec:2022_009&r= |
| By: | Haya, Nur Anni |
| Abstract: | Koperasi merupakan salah satu usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Pada awalnya, koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki ekonomi tingkat bawah, dimana melalui koperasi mereka sama-sama berkeinginan atau punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu koperasi tidak hanya merupakan kumpulan orang-orang yang berekonomi lemah akan tetapi juga milik mereka yang tingkat ekonominya sudah tinggi. Hal ini karena atas dasar koperasi sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang bersifat gotong royong dan kekeluargaan, yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan hokum tertinggi dalam penyelenggaraan negara, baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan bidang lainnya. Hal ini berarti bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 |
| Date: | 2022–03–25 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:aw3xb&r= |
| By: | Roy, Devesh; Pradhan, Mamata; Boss, Ruchira; Rashid, Shahidur |
| Abstract: | The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) is a regional organization which came into being in 1997. It comprises seven member states: five from South Asia, namely, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, and Sri Lanka, and two from Southeast Asia, Myanmar and Thailand. BIMSTEC region is home to around 1.5 billion people, that is, nearly 22 percent of the global population with a combined gross domestic product (GDP) of US$2.7 trillion. |
| Keywords: | BANGLADESH; SOUTH ASIA; ASIA; BHUTAN; INDIA; NEPAL; SRI LANKA; MYANMAR; BURMA; SOUTHEAST ASIA; THAILAND; SOUTH EAST ASIA; trade; welfare; environment; poverty; food security; climate change; frameworks; partnerships |
| Date: | 2022 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:fpr:prnote:135882&r= |
| By: | payona, Bandong |
| Abstract: | Koperasi sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan ini juga telah cukup banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. |
| Date: | 2022–03–25 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:jg87q&r= |
| By: | , Rahmadana |
| Abstract: | Bank sebagai lembaga intermediasi dengan fungsi utama menghimpun dana masyarakat yang mengalami surplus kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam bank syariah. Dalam penghimpunan dana perbankan memberikan bunga (bank konvensioanl) atau bagi hasil pada perbankan syariah. Bunga atau bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana tersebut bersumber dari pandapatan bank. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh islam, yaitu Maisir, Gharar, Riba, Ryswah, dan Bathil. Dengan demikian berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba. Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas.Oleh karena itu perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah. Tujuan dari pendirian bank-bank Islam umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang bersifat maisir dan riba. Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah, larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, menumbuhkembangkan zakat. |
| Date: | 2022–04–01 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:hg35u&r= |
| By: | Zahra, Sufiani |
| Abstract: | Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari’ah., merupakan bank yang beroperasi tidak mengandalkan dalam bunga. Bank Islam atau biasa disebut menggunakan bank tanpa bunga, merupakan lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Dengan istilah lain, Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang bisnis pokoknya menaruh pembiayaan dan jasa-jasa lainnya pada kemudian lintas pembayaran dan sirkulasi uang yang pengoperasiannya disesuaikan menggunakan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi 2 pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi menggunakan prinsip syari’ah Islam. Bank Islam merupakan bank yang beroperasi sesuai menggunakan prinsip-prinsip syari’ah Islam; bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al- Qur’an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari’ah Islam merupakan bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syari’ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, pada rapikan cara bermuamalat itu dijauhi praktekpraktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatankegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. |
| Date: | 2022–04–11 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:vq8ep&r= |
| By: | Khalifany-Ash Shidiqi (Department of Economics, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Faculty of Economics and Business, Indonesia & University of Barcelona, Faculty of Economics and Business, 690 Diagonal Av. 08034, Barcelona, Spain.); Antonio Di Paolo (AQR-IREA, University of Barcelona, Faculty of Economics and Business, 690 Diagonal Av. 08034, Barcelona, Spain.); Álvaro Choi (University of Barcelona, Faculty of Economics and Business, 690 Diagonal Av. 08034, Barcelona, Spain.) |
| Abstract: | Natural disasters are a significant threat to human development. In this paper, we analyze the effects of being exposed to a strong earthquake during school age on schooling outcomes. We merge geolocated data about the intensity of the shock at the district level with individual information from the Indonesia Family Life Survey. The identification strategy exploits variation in exposure to the natural shock by birth cohort and district of residence, considering as the treated group individuals who were residing in affected districts while they were in school age. Earthquake exposure reduces years of schooling by somewhat less than one year and negatively affects the probability of completing compulsory education but does not alter the chances of enrolling into post-compulsory education. Falsification analysis and several robustness checks corroborate the causal interpretation of our findings. The analysis of the potential mechanisms indicates that induced migration and casualties occurring at the family level as a consequence of the earthquake do not seem to play a relevant role. However, damages in educational infrastructures do represent a relevant channel through which natural disasters harm human capital formation. Part of the overall impact of the earthquake represents a delay in schooling progression, but a substantial share of its effect consists in a permanent loss of human capital among affected individuals. |
| Keywords: | Natural disasters, Earthquake, Schooling, Educational infrastructures. JEL classification: I25, I24, O15, Q54. |
| Date: | 2022–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ira:wpaper:202206&r= |
| By: | Pongsak Luangaram; Nipit Wongpunya |
| Abstract: | This paper develops a small-scale, structural general equilibrium model for the Thai economy. Using Bayesian estimation, we evaluate the conduct of monetary policy under inflation targeting regime. Specifically, we focus on three main issues. First, we investigate whether exchange rate movements are incorporated in the monetary policy formulation. Second, we conduct welfare evaluation under alternative monetary policy settings. Third, we explore how the varying degree of openness could affect the transmission mechanism. Using data over the past 20 years, we find that the Bank of Thailand adjusted policy interest rate in response to exchange rate movements and this helped to reduce both output and inflation fluctuations from global shocks and improves welfare. While higher degree of openness is found to flatten the slope of the Phillips curve, it does not necessarily reduce monetary policy effectiveness. This is because openness also affects the policy coefficients in the central bank’s endogenous reaction function. |
| Keywords: | Small open economy models; Monetary policy rules; Exchange rates; Bayesian analysis; Thai economy |
| JEL: | C32 E52 F41 |
| Date: | 2022–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:pui:dpaper:179&r= |
| By: | Dale, Chris |
| Abstract: | Biosecurity is a shared responsibility. The coordination of biosecurity efforts at a national level has its challenges. The coordination of biosecurity efforts at a global and regional level across geographical, political, and institutional boundaries presents an even greater challenge. This presentation provides an overview of recent collaborative efforts of international organisations, regional plant protection bodies, and technical specialists to coordinate biosecurity initiatives to help countries prevent, prepare for, and respond to biosecurity threats across the Asia Pacific region. Biosecurity pest threats such as the fall armyworm (Spodoptera frugiperda) have caused devastating impact upon agricultural sectors at a global level in recent years, and are threatening the biosecurity status of our near neighbour and Pacific island countries as they move via natural and trade pathways through the region. Agricultural production and food trade need to continue for economic and food security reasons but require coordination and collaboration at global, regional and national levels to support local biosecurity systems. Global and regional level biosecurity programs such as the FAO Global Action for Fall Armyworm Control, the ASEAN Action Plan on Fall Armyworm Control, and the DFAT–DAWE Pacific Biosecurity Partnership Program are coordinating the mobilisation of technical, operational, academic, research and communication expertise and resources in a collaborative effort to battle the spread and impact of the fall armyworm across the region. These initiatives are not only providing technical and operational support to biosecurity agencies through the development of regionally and globally consistent fall armyworm resources, but also they are supporting livelihoods at village, grower and commercial levels through implementation of globally harmonised preparedness, response and management initiatives. |
| Keywords: | Food Security and Poverty |
| Date: | 2021 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ags:cfcp21:320498&r= |
| By: | Suparee Boonmanunt; Wasinee Jantorn; Varunee Khruapradit; Weerachart Kilenthong |
| Abstract: | This study investigates the association between child and caregiver time preferences in rural Thailand. We find that caregiver discount factor is positively correlated to a child’s ability to delay gratification, indicating that patient children are more likely to have patient caregivers. This correlation exists regardless of whether the caregiver is a biological parent or not. However, some evidence suggests genetic contribution in intergenerational transmission of time preferences: this correlation is stronger when both biological parents live at home than when none is present, and mother’s time preferences is stronger correlated with child time preferences than grandmother’s. |
| Keywords: | Time preferences; Field experiment; Intergenerational transmission; Skill formation; Genetics |
| JEL: | C93 D64 J24 O15 |
| Date: | 2022–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:pui:dpaper:178&r= |
| By: | Hermawan, Hary (Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta, Indonesia) |
| Abstract: | Desa wisata sangat strategis untuk dikembangkan sebagai alat pembangunan ekonomi desa guna meningkatkan kemakmuran. Akan tetapi, kendala umum yang terjadi di desa wisata adalah kurangnya kompetensi masyarakat sebagai pengelola desa wisata. Oleh karena itu, program-program pendampingan tahun ini difokuskan guna meningkatkan kompetensi masyarakat, khususnya dalam hal manajemen desa wisata dan kepemanduan. Adapun program kerja yang telah dilaksanakan meliputi: (1) Pelatihan desa wisata terintegrasi; (2) Pelatihan penyusunan paket wisata; (3) Pelatihan digital marketing; (4) Pelatihan manajemen keuangan; (5) Pelatihan kepemanduan desa wisata beserta program-program pendukung lainnya. |
| Date: | 2022–03–21 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:x7mde&r= |
| By: | Huynh, Cong Minh; Tran, Hoai Nam |
| Abstract: | Ambiguous impacts of financial development on income inequality in the literature imply that the impacts can be affected by other variables and may depend on different dimensions of financial development. This paper studies the effects of financial development with multi-dimensional analysis (financial depth, financial access and financial efficiency) of two main categories (financial institutions and financial markets) and institutional quality on income inequality in 30 Asian countries in the period 2000 – 2019. Results show that the financial institutions development (FI), the financial institutions access (FIA), the financial institutions efficiency (FIE), and the financial markets access (FMA) reduce income inequality; but the overall financial development (OFD), the financial markets development (FM), the financial institutions depth (FID), and the financial markets depths (FMD) increase it. Notably, better institutional quality not only lessens income inequality, but also moderates the effects of financial development on income inequality. Specifically, the improvement of institutional quality strengthens the beneficial effects of FI, FIA, FIE, and FMA on income inequality. Meanwhile, OFD, FM, FID, and FMD initially exacerbate income inequality until respective thresholds of institutional quality, and then beyond those levels of IQ, these indicators of financial development reduce income inequality. Results are robust with various estimators. These findings strongly support the importance of financial development with multi-dimensions and institutional reform in Asian countries as they have both direct and indirect impacts on income inequality through their mutual interactions. |
| Keywords: | Asian countries; Financial development; Income inequality; Institutional quality |
| JEL: | D31 D53 E02 O16 P48 |
| Date: | 2022–04–22 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:pra:mprapa:112829&r= |
| By: | Esther Gehrke; Friederike Lenel; Claudia Schupp |
| Abstract: | We combine phone-survey data from 2,200 students collected in July-August of 2020 with student-level administrative data from 54 schools in four Northwestern provinces of Cambodia to investigate the implications of the COVID-19 pandemic for grade 9 students. These students were particularly vulnerable to dropping out of school prematurely due to the crisis. We find that most students kept studying during the crisis, returned to school to participate in the lower-secondary graduation exam after schools reopened, and transitioned to high school thereafter. However, we also find that students’ exposure to the economic downturn had substantial implications: The likelihood that the father experienced income losses due to the crisis is negatively associated with a student’s propensity to study during school closure, participation and performance in the final exam, and with the likelihood to transition to high school. In contrast, the likelihood that the mother experienced income losses is positively associated with student studying during the crisis, with participation in the final exam and with transition to high school — potentially because mothers used the time at home to encourage their children to study. |
| Keywords: | Covid-19, schooling, Cambodia |
| JEL: | I18 I25 O12 |
| Date: | 2022 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ces:ceswps:_9702&r= |
| By: | Anderson, Jay |
| Abstract: | The Crawford Fund has supported a long-running program providing plant pathology and entomology support for smallholder farmers and provincial and district staff in southern Lao PDR. The program has involved over 32 volunteers, mentors and students covering 55 cash crops involved in poverty alleviation. The program has focused on identifying the key pests and diseases while working directly with the farmers to develop appropriate management practices. We endeavour to empower government advisers to work with farmers to alleviate poverty, for example through the production of high value horticulture crops. Activities have included workshops, establishment of small diagnostic laboratories, and the development of pest and disease checklists and extension materials. Benefits also flow to Australia, with volunteers and mentors gaining exposure to pests and diseases not present in Australia, and the opportunity to build professional networks. This case study describes the ‘field to lab’ approach that has characterised this program and made it successful. Dr Anderson visited Savannakhet and Champasak provinces in February and March 2019 as a volunteer with the Australian Volunteer Program. She worked with local government advisers to visit smallholder farmers and survey the leaf diseases that affect bananas in southern Lao PDR. In-field training for identification of banana leaf diseases was undertaken. Samples were taken to the laboratory for preliminary identification, providing the opportunity for training in specific techniques for working with banana leaf pathogens. Samples were sent to colleagues in internationally recognised laboratories for formal identification, making use of specialised resources not present in Lao PDR. During COVID, ongoing support for the identification of pest and diseases and their management has been through the use of social media such as WhatsApp which link the network of past volunteers, mentors and Lao counterparts. |
| Keywords: | Food Security and Poverty |
| Date: | 2021 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ags:cfcp21:320503&r= |
| By: | Nurrahma, Ayuni |
| Abstract: | Sepertiyangkitaketahui,bahwakoperasibukanlahbadanusahayang berupakumpulanmodal.Koperasiadalahbadanusahayangunikkarenadimiliki olehbanyakindividu.Koperasimerupakankumpulandariindividu-individuyang memilikikesamaanvisi,misi,dandidasariolehjiwakerjasamauntukmencapai suatutujuantertentu.Dalamoperasinya,kebijakan-kebijakanyangdiambildalam koperasidilakukansecarademokratisdemikepentinganuntukmencapaitujuan dankeinginanbersama. Padadasarnya,pengelolaankoperasiyangprofesionaladalahdidasari oleh kemampuan pengurus atau manajemen koperasiuntuk menjalankan keputusandankebijakanyangsudahdibuatsecarademokratisdalam Rapat AnggotaKoperasidanditunjangolehpengawasanyangkontinuatasrealisasi danimplementasikebijakankebijakantersebut. Koperasisebagaisuatusistem ekonomi,mempunyaikedudukan(politik) yangcukupkuatkarenamemilikidasarkonstitusional,yaituberpegangpada Pasal33UUD1945,khususnyaAyat1yangmenyebutkanbahwaPerekonomian disusun sebagaiusaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan.Dalam PenjelasanUUD1945itudikatakanbahwabangunusahayangpalingcocok dengan asas kekeluargaan itu adalah Koperasi.Tafsiran itu sering pula dikemukakanolehMuhammadHatta,yangseringdisebutsebagaiperumus pasaltersebut.Pada Penjelasan konstitusitersebutjuga dikatakan,bahwa sistem ekonomiIndonesiadidasarkanpadaasasDemokrasiEkonomi,dimana produksidilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkansebagaiKoperasi. |
| Date: | 2022–04–12 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:zyvnh&r= |