|
on South East Asia |
| By: | kasim, Habibah ibrahim |
| Abstract: | Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan dibidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Cita-cita koperasi memang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Meski selalu mendapat rintangan, namun koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundang-undangan yang digunakan. Perkembangan dan perubahan perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan zaman maka dari itu emerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi, karena koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945. |
| Date: | 2022–03–30 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:s2q4c&r= |
| By: | , MIRNAWATI |
| Abstract: | Koperasi adalah “soko guru” sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari tata perekonomian nasional, maka koperasi bukan hanya amanah konstitusi namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi rakyat, bahkan bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta secara ekstrem menyatakan bahwa koperasi merupkan satu satunya wadah aparat produksi. |
| Date: | 2022–03–29 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:7fzdu&r= |
| By: | Amalia, Muhlisatul |
| Abstract: | Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi, karena koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945. |
| Date: | 2022–03–30 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:vn7xd&r= |
| By: | Ramadani, Ainun |
| Abstract: | Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Lalu, apa saja jenis dan bentuk dari koperasi itu? Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai koperasi di Indonesia dengan judul “Jenis, Bentuk dan Perjenjangan Koperasi”. |
| Date: | 2022–03–30 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:qghxk&r= |
| By: | K, Khelvin. |
| Abstract: | Pada awalnya koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abab XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di Kampung Rochdale. Namun sebelum koperasi tumbuh dan berkembang sebenarnya inspirasi gerakan koperasi mulai tumbuh dan berkembang sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abab XVIII setelah terjadinya revolusi industry dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Koperasi masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. |
| Date: | 2022–03–29 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:rvq86&r= |
| By: | Tirumala, Raghu Dharmapuri (Asian Development Bank Institute); Tiwari, Piyush (Asian Development Bank Institute) |
| Abstract: | Using marine resources in a healthy and sustainable manner is at the center of building a blue economy that will make “Sustainable Development Goal 14: Life Below Water” achievable. Fisheries and aquaculture sectors alone provide employment for and support the livelihoods of more than 200 million people worldwide, besides providing food and nutrition for billions. Despite this importance, continued human activities that pollute water bodies are negatively affecting their health at an alarming pace. A change from the prevalent practices, particularly relating to fishing, to more sustainable approaches would entail substantial costs across the fisheries value chain. A key challenge is to mobilize the required financial resources to enable this transition. In the recent past, many countries have announced different institutional and financing mechanisms to promote private capital and commit public resources through budgetary allocations. We conduct a comparative analysis to identify the similarities, differences, and emerging financing frameworks across three countries, Cambodia, India, and Indonesia. The results from the analysis indicated that an institutional design that has a specific focus on the fisheries sector, promoting constructive collaborations with diverse financing institutions and community organizations, is an enabler in this particular sector of the blue economy. |
| Keywords: | blue economy; blue finance; Cambodia; fisheries; India; Indonesia; oceans |
| JEL: | D02 G23 Q22 |
| Date: | 2021–12 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ris:adbiwp:1289&r= |
| By: | Zafra, Maria Angela G. (Asian Development Bank Institute) |
| Abstract: | Ocean tourism contributes significantly to the economy of the Philippines, an archipelagic nation with one of the longest coastlines in the world and one of the best marine environments in terms of biodiversity. We explore how ocean tourism and economic development intertwine in archipelagic nations, examining national statistical data on tourism and economic development in the Philippines over the last several years. Furthermore, we discuss the policy landscape and identify the enabling and disabling factors for the development of ocean tourism in the Philippines. We show how inclusive models can be a catalyst for sustainable tourism through a case analysis of El Nido Resorts, a tourism enterprise operating luxury resorts within the protected area of El Nido, Palawan. We also discuss recommendations of practical policy relevance based on the opportunities and challenges of sustainable ocean tourism in the Philippines. |
| Keywords: | ocean; tourism; blue economy; development |
| JEL: | L80 M20 O10 Q50 Z30 |
| Date: | 2021–12 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ris:adbiwp:1291&r= |
| By: | AKBAR, MUH. |
| Abstract: | Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan yang diperlukan. |
| Date: | 2022–03–11 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ny2az&r= |
| By: | K, Khelvin. |
| Abstract: | Pada awalnya koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abab XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di Kampung Rochdale. Namun sebelum koperasi tumbuh dan berkembang sebenarnya inspirasi gerakan koperasi mulai tumbuh dan berkembang sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abab XVIII setelah terjadinya revolusi industry dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Koperasi masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. |
| Date: | 2022–03–11 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:8fx5r&r= |
| By: | , Fauzia |
| Abstract: | Perkembangan lembaga usaha mikro di Indonesia sangatlah pesat, dari mulai munculnya lembaga keuangan mikro konvensional hingga munculnya lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan keseharian maupun kebutuhan usahanya. Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu lembaga keuangan yang menopang sebagian besar perekonomian di Indonesia. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah mempercayakan lembaga keuangan mikro untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga keuangan mikro menyediakan fasilitas untuk simpan pinjam dan pembiayaan. |
| Date: | 2022–03–10 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:jzq4m&r= |
| By: | Yusmiana, Gusti |
| Abstract: | Koperasi telah lama dikenal masyarakat Indonesia. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan juga telah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia, masyarakat, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat meningkatkan kapasitas ekonominya melalui kegiatan usaha koperasi. |
| Date: | 2022–03–11 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:24yfr&r= |
| By: | , MIRNAWATI |
| Abstract: | Di Indonesia, sistem dan praktik ekonomi syariah telah dikenal oleh masyarakat dan mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk kaffah (menyeluruh) dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. |
| Date: | 2022–03–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:5wh2n&r= |
| By: | , Rahmi |
| Abstract: | Makro ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang fokusnya mengkaji perekonomian secara keseluruhan (agrerat). Yang dimaksud dari variabel keseluruhannya adalah pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi nasional, tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga umum, jumlah uang beredar (inflasi), kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Saat ini ada beberapa masalah utama ekonomi makro yaitu : 1. Pertumbuhan ekonomi rendah. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2021 tercatat hanya sebanyak 2,71%. 2. Pengangguran tinggi. Di Indonesia pengangguran tahun 2021 tercatat 31%. 3. Inflasi tinggi. 4. Depresiasi nilai tukar mata uang. |
| Date: | 2022–03–19 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:buxkm&r= |
| By: | Agnusia, Nur Adillah |
| Abstract: | Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau dasar biaya. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya. Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil (syariah). Koperasi syariah memiliki tujuan pada umumnya, yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil (syariah). Koperasi syariah memiliki tujuan pada umumnya, yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. |
| Date: | 2022–03–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:uvksf&r= |
| By: | Aurelio Volpe (CSIL Centre for Industrial Studies); Sara Banfi (CSIL Centre for Industrial Studies) |
| Abstract: | The aim of the Report The world market for Horticultural Lighting is to better understand the GLOBAL MARKET FOR HORTICULTURAL LIGHTING, its competitive landscape, and the new opportunities arising from the growth of the agritech business. Horticulture lighting is a technology that stimulates photosynthesis in plants by emitting suitable wavelength. The scope of the analysis includes different types of horticulture lighting installations: Top lighting, Vertical farming, Interlighting (intracanopy lighting). These lighting systems playing several roles in plant growth: supplemental lighting, photoperiodic lighting, and sole-source lighting. The analysis has been based on a mixed METHODOLOGY, combining primary and secondary research: Desk research. The desk research will include available data from CSIL database; web surfing; balance-sheets and related international databases; collected statistics (Eurostat, IMF, World Bank, etc). Field analysis. Direct interviews with industry testimonials. The GEOGRAPHICAL CLASSIFICATION is as follows: North America: United States and Canada; Latin America: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Venezuela; Europe: Austria, Belgium (including Luxembourg), Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom; CSI countries: Belarus, Kazakhstan, Russia, Serbia, Turkey, and Ukraine; Asia-Pacific: Australia, China, India, Indonesia, Malaysia, Japan, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam; Middle East: Algeria, Bahrain, Egypt, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, Tunisia, United Arab Emirates; Rest of the world: remaining countries. The Report provides estimates 2018-2020 and FORECASTS 2021-2023 of Total and LED-based consumption of horticultural lighting fixtures at global level and broken down by geographical area. The horticultural lighting fixtures DEMAND is broken down by Light Source (Conventional and LED) and by Application (Greenhouses, Indoor and Vertical Farming, and Others, which include R&D, animal barns, and aquaculture). The Cannabis business encompasses both the Greenhouse segment and the Indoor and vertical farming segment, therefore is treated as a separate section. The Distribution Channels and Reference Prices are examined. The Technological Evolution of the horticultural lighting industry is provided by analysing Intellectual Property (IP) applications. The competitive system analyses the main companies active in the horticultural lighting fixtures market are reported with data on sales, market shares, and short company profiles. The main Market Drivers (food demand and population dynamics, climate change and weather uncertainty, and cannabis legislation evolution) together with the Other Players operating in the agritech industry complete the study. |
| JEL: | L11 L22 L68 |
| Date: | 2021–09 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:mst:csilre:s85&r= |
| By: | khasanah, uswatun |
| Abstract: | Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip- prinsip syariah. Penelitian juga menemukan bahwa variasi pembiayaan bank syariah dapat menjelaskan secara signifikan variasi pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, pihak terkait harus menyediakan kebijakan yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. |
| Date: | 2022–04–06 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:8khts&r= |
| By: | istiqomah, Bunga sahila hizbul |
| Abstract: | Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi, karena koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945. |
| Date: | 2022–04–07 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:md3q4&r= |
| By: | Ahmad, Rahmayani |
| Abstract: | Makalah ini berjudul gambaran umum perbankan syariah di Indonesia. Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam (Sudarsono). Keberadaan bank syariah dalam kancah perbankan Indonesia telah dikembangkan sejak tahun 1992, ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini telah menunjukkan eksistensinya, yaitu kemampuan bertahan dari terpaan krisis yang terjadi pada tahun 1997/1998. Perkembangan perbankan syariah semakin pesat, terutama setelah diubahnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Di buatnya makalah ini bertujuan agar para pembaca mampu memahami pengertian dari bank syariah serta bagaimana perannya bagi perekonomian di Indonesia. Kata kunci: Bank syariah, lembaga keuangan, |
| Date: | 2022–04–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:eph3u&r= |
| By: | siddiq, Muhammad umar as |
| Abstract: | Tujuan artikel ini adalah untuk memahami konsep suatu profesi, profesi guru memberikan pengetahuan tentang pekerjaan dalam bentuk suatu profesi. Guru dapat digolongkan/digolongkan sebagai suatu profesi. Profesi guru memiliki peran, hak dan kewajiban guru. Indonesia membutuhkan profesionalisme guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Guru yang profesional akan berdampak lebih baik pada peningkatan mutu pendidikan. Komponen kompetensi guru dalam pendidikan Indonesia juga harus dimiliki oleh guru agar guru dapat disebut sebagai guru yang profesional. |
| Date: | 2022–04–07 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:gaenv&r= |
| By: | siddiq, Muhammad umar as |
| Abstract: | Tujuan artikel ini adalah untuk memahami konsep suatu profesi, profesi guru memberikan pengetahuan tentang pekerjaan dalam bentuk suatu profesi. Guru dapat digolongkan/digolongkan sebagai suatu profesi. Profesi guru memiliki peran, hak dan kewajiban guru. Indonesia membutuhkan profesionalisme guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Guru yang profesional akan berdampak lebih baik pada peningkatan mutu pendidikan. Komponen kompetensi guru dalam pendidikan Indonesia juga harus dimiliki oleh guru agar guru dapat disebut sebagai guru yang profesional. |
| Date: | 2022–04–07 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ky4xe&r= |
| By: | yuniarti, ervie |
| Abstract: | Koperasi adalah model dalam kehidupan nyata dari konsepsi ekonomi Pancasila. Beberapa hal yang mendukung pandangan ini. Pertama, koperasi berlandaskan semangat ekonomi moral, etika dan akhlak dengan mengupayakan setiap anggotanya sejahtera dan maju bersama, bukan sibuk mengejar keuntungan pribadi dengan menghalalkan segala cara. Kedua, secara sosio-budaya, koperasi sesuai dengan semangat kebersamaan atau kolektivitas yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia sejak dulu. Ketiga, koperasi berangkat dari pemikiran mengenai kenyataan dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, yang mengalami kemiskinan dan kesenjangan sosial tinggi sehingga dibutuhkan jembatan untuk meningkat kan taraf hidup masyarakat melalui konsep koperasi ini. Dengan beberapa variabel itu, maka dapat koperasi dapat mendorong kehidupan rakyat yang makmur dan sejahtera. |
| Date: | 2022–04–04 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:627tx&r= |
| By: | Maharani, Whenny Amelya |
| Abstract: | Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, pemerintah menetapkan bahwa koperasi berperan penting sebagai salah satu pelaku jalannya perekonomian di Indonesia. Kebijakan pemerintah ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kakeluargaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan bahwa pembangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya Koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat disekitarnya. Adapun jenis-jenis koperasi sangat bervariasi. Berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jenis koperasi dibedakan menjadi lima, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasarn, dan koperasi jasa. Kelima koperasi ini memiliki bidang usaha yang berbeda-beda. |
| Date: | 2022–04–04 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:4vncy&r= |
| By: | Rapanna, Patta |
| Abstract: | The Effect of Asset Management, Liabilities and Company Growth on The Company's Value with Dividend Policy as An Intervening Variable in the Banking Industry on the Indonesia Stock Exchange. Under the guidance of promoter Djayani Nurdin and co-promoter Muhammad Yunus Kasim. This research is a study that aims to test and prove empirically on the Influence of Asset Management, Liabilities and Company Growth on The Value of Companies with Dividend Policy as Intervening Variables in the Banking Industry on the Indonesia Stock Exchange. The population of this study as many as 44 banks listed on the Indonesia Stock Exchange and that meet the sample criteria are 12 banks with the data used is secondary data, namely bank financial statements that do not lose money and banks that consistently distribute dividends, so that the amount of amatan analyzed to 60 units during 5 years 2015-2019. The data is sourced from the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority (website: www.idx.go.id - www.ojk.go.id) as the authority holders of the banking industry. Testing is done with path analysis (AMOS). The results of the analysis Asset management that discusses the company's activities is a series of activities related to identifying asset needs, planning the needs of funds, acquiring assets, providing maintenance and renewing or removing assets so as to meet their objectives effectively and efficiently; liability or liability is a payable or benefit payable to a third party in the future. Liabilities also show that the process of controlling the pasiva can be a source of liquidity as well as a short-term policy and strategy in achieving an annual plan in an effort to achieve profitability; the company's growth is a percentage change in the company as seen from the change in profit whether there is an increase or decrease in a period; Dividend policy is a decision to determine how much dividends should be distributed to shareholders or will be held in the form of retained earnings for future investment financing or the bank's ability to pay dividends to shareholders and the value of the company is the success rate of a company associated with the share price so that a high share price will make the company's value also high , and increase market confidence not only in the company's current performance but also in the company's future prospects; Asset management has a positive and significant effect on the value of the company while liabilities have a positive and insignificant effect on the value of the company and the growth of the company negatively and insignificantly affects the value of the company. |
| Date: | 2021–04–03 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:8265f&r= |
| By: | , Asniar |
| Abstract: | Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Perkembangan koperasi di Indonesia tidak dimulai dari bawah (bottom up) tetapi dari atas (top down), artinya koperasi berkembang di Indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Sehingga, pemerintah bekerja dobel selain mendukung juga harus mensosialisasikanya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi. Faktor pembeda koperasi dengan lembaga usaha lain adalah bahwa dalam koperasi terdapat nilai-nilai dan prinsip yang tidak terdapat atau tidak dikembangkan secara sadar dalam organisasi lain. Oleh sebab itu pemahaman atas nilai-nilai. koperasi : keterbukaan, demokrasi, partisipasi, kemandirian, kerjasama, pendidikan, dan kepedulian pada masyarakat; seharusnya merupakan pilar utama dalam perkembangan suatu koperasi. Pada gilirannya kemudian nilai dan prinsip itulah yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan koperasi. |
| Date: | 2022–03–30 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:db8eq&r= |
| By: | putri, Aulia ananda |
| Abstract: | Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan Hadits Nabi SAW, dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah menghindari sistem bunga dalam mengoperasikan usahanya. Keberadaan bank syariah/bank Islam dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalaan tentang adanya pertentangan antara bunga dengan riba. (Muhammad, 2005 :1) Di Indonesia, pendirian bank syariah sudah lama dicita?citakan oleh umat Islam, hal ini terungkap dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968, Majelis Tarjih menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan Nasional terbuka setelah dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan |
| Date: | 2022–03–30 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:gs3wz&r= |
| By: | , Asniar |
| Abstract: | Pada dasarnya telah banyak ketentuan-ketentuan dasar termasuk yang bersifat legalitas yang mendorong koperasi untuk berperan sebagai lembaga bisnis. Dalam UU No. 25/1992 mengisyaratkan dua hal pokok yang sangat besar artinya untuk menwujudkan koperasi sebagai badan usaha yang mampu memenuhi arus utama perekonomian nasional. Pengertian koperasi yang lebih dipertegas sebagai bentuk badan usaha, sehingga kaidah-kaidah peraturan yang efisiensi secara tegas berlaku dalam organisasi koperasi. Dengan dimasukkannya kerjasama sebagai salah satu prinsip dasar koperasi Indonesia, hal ini secara lengkap langsung akan meningkatkan koperasi untuk mengembangkan jaringan usaha bukan saja kerjasama sesama koperasi melainkan bagian kerjasama koperasi dan badan usaha lain, baik skala lokal, nasional, regional maupun internasional. |
| Date: | 2022–04–04 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:9ck3y&r= |
| By: | , Nurfadillah |
| Abstract: | kerja sama akan timbul jika individu menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan sekaligus memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kerja sama sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kerja sama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan individu lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam mencapai kepentingan bersama. |
| Date: | 2022–03–28 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:qu9cx&r= |
| By: | Haya, Nur Anni |
| Abstract: | Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah bergerak di bidang simpan pinjam dalam bentuk tabungan dan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah. Di antara dasar hukumnya adalah Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Tujuan Koperasi Syariah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip islam. Salah satu landasan hukum koperasi syariah ialah Q.S. Al-Maidah (2), Q.S. As-Sad (24). |
| Date: | 2022–03–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:ng8rp&r= |
| By: | Alice Jar Rein Aung; Chun Yee Wong (IUJ Research Institutey, International University of University) |
| Abstract: | The Philippines implemented the free secondary education policy in 1988, which offers a natural experiment to explore the effects of maternal education on fertility and child mortality. Exploiting age-specific exposure to this educational reform through the use of fuzzy regression discontinuity design, this study finds that on average, there is an increase of 0.536 year of schooling in for the cohort of women who had been affected by the policy. Moreover, the results of this study reveal that increasing education by one year reduces 0.829 child born per woman, and decreases child mortality by 1.659%. The empirical evidence supports that increasing opportunities for women to enter and complete secondary education can reduce fertility rates and cause a significant decline in child mortality in developing countries. |
| Keywords: | maternal education, fertility, child mortality, regression discontinuity, the Philippines |
| Date: | 2022–04 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:iuj:wpaper:ems_2022_02&r= |
| By: | Mercy T. Musakwa; Nicholas M. Odhiambo |
| Abstract: | This paper investigates the impact of foreign capital inflows on poverty in Vietnam, using annual time series data from 1990 to 2018. The study was motivated by the need to establish if burgeoning foreign capital inflows in Vietnam can support the poverty alleviation agenda. Foreign direct investment (FDI) and external debt were used as proxies for foreign capital inflows; and infant mortality rate, Human Development Index (HDI) and household consumption expenditure were used as poverty proxies. Using the autoregressive distributed lag (ARDL) approach, the study found foreign direct investment to reduce poverty in the short run and long run when household consumption expenditure was used as a poverty measure. However, the study found FDI to worsen poverty in the short run when infant mortality rate and HDI were used as poverty proxies. The study found external debt to have poverty mitigating effect in the short run regardless of the poverty measure used and in the long run only when household consumption expenditure was used as a poverty measure. |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:afa:wpaper:aesri02&r= |
| By: | Booth, Hollie (University of Oxford); Mourato, Susana (London School of Economics and Political Science); Milner-Gulland, E.J. |
| Abstract: | Marine tourism is promoted as a substitute economic activity to unsustainable fishing, which is compatible with conservation. However, benefits of marine tourism do not typically accrue in small-scale fisheries (SSFs), which often bear the costs of conservation; they accrue to tourists and to tourist-focussed businesses. We explored how marine tourism levies could operationalise the beneficiary-pays principle and address these cost-benefit inequities using an online contingent valuation (CV) survey to measure international tourists’ willingness-to-pay (WTP) towards community-based shark conservation (N = 1,033). Levies were widely supported (96%), with a median and Turnbull mean WTP of US$ 10-14.99 and $22.02 per person per day, respectively. We combined these results with field data from two marine tourism hotspots in Indonesia – Lombok and Pulau Weh - to explore the feasibility of implementing tourism levies to incentivise pro-conservation behaviour in local SSFs. Our conservative estimates indicate that conservation levies in Lombok and Pulau Weh could respectively generate US$ 2.3 –10 million and US$ 300,000 – 1.3 million annually – several times greater than the estimated costs of conservation incentives in local SSFs. The marine tourism industry offers an under-utilised revenue stream for marine conservation, which could support policy aspirations such as ‘a sustainable and equitable blue economy’. |
| Date: | 2022–04–06 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:9gzy3&r= |
| By: | Roy, Devesh; Ajmani, Manmeet; Boss, Ruchira; Pradhan, Mamata; Laitha, Andrew |
| Abstract: | Globally, India is the largest producer and consumer of pulses, but increasing demand due to population growth has made the country reliant on imports, including from Myanmar. In turn, Myanmar is highly dependent on exports to India. A proposed advance purchase agreement between India and Myanmar in 2016 failed, but revisiting the original proposed purchase agreement could be in the best interest of both countries, as Myanmar could secure a large market for pulses at stable prices and India could ensure its supply of pulses. |
| Keywords: | INDIA; SOUTH ASIA; ASIA; MYANMAR; BURMA; SOUTHEAST ASIA; policies; grain legumes; pulses; nutrition; tariffs; trade; trade agreements; exports; chickpeas; lentils; pigeon peas; urd; wheat; food prices |
| Date: | 2022 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:fpr:polbrf:march2022&r= |
| By: | Sari, Nurintan Permata |
| Abstract: | Koperasi sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan ini juga telah cukup banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. |
| Date: | 2022–03–30 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:q3tcy&r= |
| By: | Park, Cyn-young (Asian Development Bank Institute); Yeung, Bernard (Asian Development Bank Institute) |
| Abstract: | Asia’s economic significance has risen substantially over the past several decades. Further economic development in ASEAN, with its massive population, requires very efficient utilization of resources and cross-border cooperation. While ASEAN has much to gain from economic cooperation and integration, it faces non-trivial growth and integration barriers: (i) an infrastructure development gap; (ii) an education gap; and (iii) a market institutions gap, especially in financial sectors, which is very much related to governance issues such as government inefficiency and policy ineffectiveness. We offer an overall perspective on maintaining sustainable and inclusive development in ASEAN—the broad trend and the barriers. Three lessons emerge for ASEAN to seize the economic opportunities. First, the governments can gain great mileage in sustainable development from building sound market institutions, catering to financial and economic stability, and establishing sound health care and redistribution programs. Second, governments should promote deeper regional economic integration, invest in digital infrastructure and wireless access, and invest in training workers and companies to tune into the virtual technology. They should partner with the private sector to multiply the gains from the opportunities arising from crises. Finally, governments should embrace digital–IOT–AI technology while considering strategies to address the associated challenges. |
| Keywords: | ASEAN; economic cooperation and integration; digital–IOT–AI transformation; COVID-19; geopolitical tensions |
| JEL: | F00 F02 F15 F63 |
| Date: | 2021–05 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ris:adbiwp:1267&r= |
| By: | Kobayashi, Masanori (Asian Development Bank Institute); Watanabe, Atsushi (Asian Development Bank Institute); Furukawa, Keita (Asian Development Bank Institute); Tingson, Keshia N. (Asian Development Bank Institute); Golbuu, Yimnang (Asian Development Bank Institute); Habito, Cielito F. (Asian Development Bank Institute) |
| Abstract: | A blue economy has become a pivotal policy objective to promote sustainable development through the conservation and sustainable use of marine and coastal resources. An approach to promote co-benefits and synergies is useful for a wide range of stakeholders. To articulate such co-benefits and synergies, we chose cases for analysis based on the co-benefits and synergies in the promotion of a sustainable blue economy. We performed a socio-ecological system analysis to examine the interface of marine and coastal ecosystem changes and the policy and institutional responses. In the analyzed cases, we identified a sound policy framework, multi-stakeholder and cross-sectoral collaboration, innovation, and science-based policy development and implementation as factors that catalyzed co-benefits and synergies. On the other hand, market disruption, changes in the marine environment, and climate change impacts impeded the efforts to promote a blue economy. The results of the analysis demonstrated that capacity development and international partnership are indispensable to promote a blue economy and scale up this effort. The analysis also inferred that research institutes can play a role in providing policy options and courses of action to assess the locally available resources and pursue co-benefits and synergies through the conservation and sustainable use of marine and coastal resources with the aim of achieving a sustainable blue economy. |
| Keywords: | blue economy; co-benefit; synergies; trade-offs; innovation; partnership |
| JEL: | Q00 |
| Date: | 2021–12 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ris:adbiwp:1295&r= |
| By: | Mehar, Muhammad Ayub (Asian Development Bank Institute) |
| Abstract: | We examine the role and effectiveness of the several modes of financial inclusion and technology for uninterrupted economic and business activities during the COVID-19 pandemic. Our study is based on empirical analysis through statistical estimation of four mathematical equations. The Cross-Sectional Random-Effects Model in panel least squares (PLS) technique based on 4 years’ data on 102 countries was applied to identify the determinants of GDP growth, shareholders’ wealth, and trade in goods and services. We tested the impacts of the use of credit cards, use of the internet for shopping and payment of utility bills, and electronic transfer of funds on GDP growth, trade in goods and services, and shareholders’ wealth. We envisage that COVID-19 has adversely affected GDP growth, but the use of financial technology for buying goods and services, and receiving money through digital modes during the pandemic crisis, may offset economic losses to some extent. The empirical evidence shows that a higher share of the population receiving payments by digital mode and using the internet to pay bills or buy something online is significant and a robust determinant of trade in goods and services. Similarly, the use of the internet for buying things and for paying utility bills is a significant positive determinant of GDP growth. We also estimate the results for 35 Asian countries separately and found that the COVID-19 pandemic and the use of fintech have affected these Asian countries in a similar way. These conclusions support the promotion of e-money and digital transactions in the economy. Although the role of the provision of domestic credit to the private sector is not significant in the determination of trade in services, it is a highly significant determinant of the value of investors’ wealth and merchandising trade. The positive association of trade in services with the magnitude of merchandising trade indicates that policy makers must consider the interconnectivity of these two types of trade. Another important finding from the policy formulation point of view is the significant role of financial technology in GDP growth. We also observed a significant association between GDP growth and the number of deaths due to COVID-19. |
| Keywords: | digital payments; payments through the internet; debit/credit card; market capitalization; trade in services; panel least squares |
| JEL: | E51 F34 G10 O33 |
| Date: | 2021–12 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ris:adbiwp:1294&r= |
| By: | Aulya, Winda |
| Abstract: | Kerjasama antar koperasi merupakan salah satu prinsip koperasi yang telah disepakati oleh ICA (InternationalCooperative Alliance). Prinsip ini selanjutnya mendasari prinsip-prinsip koperasi yang ditetapkan oleh negara-negara anggota ICA termasuk Indonesia. Pada Undang-undang No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, “kerjasama antar koperasi” merupakan salah satu prinsip pengembangan koperasi bersama-sama dengan prinsip pendidikan anggota koperasi. Tujuan dari kerja sama tentunya untuk menunjang tercapainya tujuan koperasi. Jauhani Laurinkari, 1994 yang dimuat dalam “International Handbook of Cooperative Organization“, agar dapat berkoperasi sebaik-baiknya untuk mencapai |
| Date: | 2022–03–30 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:6kcqu&r= |
| By: | Hermawan, Hary (Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta, Indonesia); , Santosa; Sinangjoyo, Nikasius Jonet |
| Abstract: | The interest in a return visit in the tourism sector business is the most important factor. Tourist destinations that have unique attractions and promotions that are always maximized will influence tourists to return to visit those tourist attractions. The purpose of this article was to analyze the influence of tourist attraction and social media promotion on the tourists’ interest in returning visit to the Umbul Ponggok Klaten. The method applied in this research is quantitative with multiple linear regression approach. Primary data in this study were obtained through questionnaires and observation, while secondary data was obtained through literature study and documentation. The sample in this study by purposive sampling was 100 respondents who were Instagram and Facebook users and they have visited Umbul Ponggok at least once, and their age are about 17 years old and above. The results of this study show that tourist attraction and social media promotion have significance on return interest. As for the partial test the tourist attraction has a positive and significant effect on the return visit. While social media promotion has a negative and insignificant effect on interest in returning, the tourist attraction dominates more than the social media promotion. |
| Date: | 2022–03–28 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:q5npu&r= |
| By: | Haya, Nur Anni |
| Abstract: | Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan,tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam,maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut,maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba,maysir,dan gharar. Disamping itu,koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya. |
| Date: | 2022–03–20 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:osf:osfxxx:dnpsr&r= |
| By: | Louise Poirier; Laïla Oubenaïssa |
| Abstract: | This report focuses on the results of the analysis of the numeracy experiences of five countries: the United Kingdom, Australia, Canada with two jurisdictions, Quebec and Ontario, Singapore and France. The story of each numeracy experience is articulated around the frameworks, institutions, programs and projects as well as the resources that the country has acquired. To do this, we consulted various documents, articles, study reports, official websites, etc. This project allowed us to draw a portrait of the different approaches and the different interventions adopted by certain countries to apprehend a complex problem and a skill increasingly defined as a basic and essential skill. To quote this document: Oubenaïsssa L. et Poirier L. (2022). Expériences en numératie - Exploration des cas : royaume uni, australie, france, singapour, ontario et québec (2022RP-09, CIRANO). https://doi.org/10.54932/FRAG2506 Le présent rapport porte sur les résultats de l’analyse des expériences en numératie de cinq pays: le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada avec deux juridictions, le Québec et l’Ontario, Singapour et la France. Le récit de chaque expérience en numératie est articulé autour des cadres, institutions, programmes et projets ainsi que les ressources dont le pays s’est doté. Pour ce faire, nous avons consulté divers documents, articles, rapports d’études, sites web officiels, etc. Ce projet nous a permis de dresser un portrait des différentes approches et des différentes interventions adoptées par certains pays pour appréhender une problématique complexe et une compétence de plus en plus définie comme une compétence de base et essentielle. Pour citer ce document: Oubenaïsssa L. et Poirier L. (2022). Expériences en numératie - Exploration des cas : royaume uni, australie, france, singapour, ontario et québec (2022RP-09, CIRANO). https://doi.org/10.54932/FRAG2506 |
| Keywords: | Numeracy,international experiences,UK,Australia,Canada,Singapore,France, Numératie,expériences internationales,Royaume-Uni,Australie,Canada,Singapour,France |
| Date: | 2022–04–25 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:cir:cirpro:2022rp-09&r= |
| By: | Joaquim Martins Guilhoto (OECD); Colin Webb (OECD); Norihiko Yamano (OECD) |
| Abstract: | The goods and services we buy are composed of inputs from various countries around the world. However, the flows of goods and services within these global production chains are not always reflected in conventional measures of international trade. The Trade in Value-Added (TiVA) indicators address this issue by considering the value added by each country in the production of goods and services that are consumed worldwide.This guide presents the TiVA indicators published by OECD. The latest indicators were generated using the 2021 release of the OECD Inter-Country Input-Output (ICIO) tables which cover the period 1995 to 2018. The indicators are provided for 66 economies and the rest of the world (including all OECD, European Union, ASEAN and G20 countries) and a selection of region aggregates and, for 45 unique industries and related aggregates (such as total manufactures and total services) based on the ISIC Rev. 4 classification. |
| Keywords: | Global Value Chains, Input-Output, Trade in Value Added |
| JEL: | F14 F15 F62 R15 |
| Date: | 2022–04–28 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:oec:stiaaa:2022/02-en&r= |
| By: | Park, Cyn-Young (Asian Development Bank Institute); Mercado, Rogelio (Asian Development Bank Institute) |
| Abstract: | We introduce a new index of financial inclusion for 153 advanced, emerging, and developing economies using a comprehensive set of new indicators, grouped into four different dimensions: financial access, usage, financial development, and fintech infrastructure. The fintech infrastructure dimension in particular captures electronic and digital payments and their enabling infrastructure. In the two-step regression, we first estimated effective financial inclusion using the linear predicted values of financial inclusion based on the economic factors that are known to be the main determinants of financial inclusion. Second, we estimated the impact of effective financial inclusion on various development outcomes. The empirical results indicate that effective financial inclusion and all four related dimensions lower poverty. Improved access and fintech infrastructure reduce income inequality, and these two dimensions complement usage in increasing entrepreneurship. However, the dimensions do not have a uniform effect across different income groups. Moreover, an increase in effective financial inclusion is stronger for middle-income economies than for low-income economies. This suggests that the level of economic development, which can provide a better enabling environment for business and economic opportunities, matters for the effectiveness of financial inclusion in achieving poverty reduction. |
| Keywords: | financial inclusion; poverty; income inequality |
| JEL: | G18 I13 L26 O11 |
| Date: | 2021–11 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:ris:adbiwp:1287&r= |
| By: | Esteban Puentes; Fan Wang; Jere R. Behrman; Fl\'avio Cunha; John Hoddinott; John A. Maluccio; Linda S. Adair; Judith B. Borja; Reynaldo Martorell; Aryeh D. Stein |
| Abstract: | We examine effects of protein and energy intakes on height and weight growth for children between 6 and 24 months old in Guatemala and the Philippines. Using instrumental variables to control for endogeneity and estimating multiple specifications, we find that protein intake plays an important and positive role in height and weight growth in the 6-24 month period. Energy from other macronutrients, however, does not have a robust relation with these two anthropometric measures. Our estimates indicate that in contexts with substantial child undernutrition, increases in protein-rich food intake in the first 24 months can have important growth effects, which previous studies indicate are related significantly to a range of outcomes over the life cycle. |
| Date: | 2022–04 |
| URL: | http://d.repec.org/n?u=RePEc:arx:papers:2204.02542&r= |